<![CDATA[Kurniawati Hakim, Prija Djamaika, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: kurniawatihakim98@gmail.com ABSTRAK Kurniawati Hakim, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, PENERAPAN PASAL 5 AYAT 4 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-005/A/JA/03/2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN DAN PENGAMANAN TAHANAN TERKAIT TAHANAN YANG DIBORGOL (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang), Dr. Prija Djatmika S.H.,M.Si dan Fines Fatimah, S.H.,M.H Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penerapan pasal 5 ayat 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-005/A/Ja/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan di Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Malang Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Bagaimanakah penerapan pasal 5 ayat 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-005/A/Ja/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan di Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Malang ? dan Bagaimanakah pertanggungjawaban Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Malang apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-005/A/Ja/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan ? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan jenis penelitian sosiolegal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh penulis dengan menggunakan teknik in-depth interview kepada responden dan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode penulisan diatas, Pengawal tahanan adalah sumber daya manusia (SDM) dari Kejaksaan yang memiliki tugas yang khas, oleh karena itu pemilihan sumber daya manusia (SDM) sangat perlu disesuaikan dengan lingkup dan situasi kerjanaya. Dalam pengamatan lapangan bahwasannya penerapan pasal 5 ayat 4 belum sepenuhnya diterapkan dikejaksaan negeri kota malang. Upaya yang dilakukan untuk mencehanya adalah yang pertama upaya Preventif seperti melakukan pembinaan, meningkatkan ketertiban dan keamanan, melakukan penyluhan, kedua upaya Reprensif seperti memberikan sanksi pidana kepada pengawal tahanan apabila melanggar peraturan yang ada. Kata Kunci : Pengawal dan Pengamanan Tahanan, Standar Oprasional Prosedur (SOP), Tahanan yang diborgol ABSTRACT Kurniawati Hakim, Criminal Law, Faculty of Law University Brawijaya, IMPLEMENTATION OF ARTICLE 5 PARAGRAPH 4 OF THE REGULATION OF ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER PER-005/A/JA/03/2013 CONCERNING STANDARD OPERANTING PROCEDURE (SOP) OF GUARDING AND WATCHING HANDCUFFED PRISONERS (A study in District Prosecutor General Office in Malang), Dr. Prija Djatmika SH, M.Si and Fines Fatimah, SH, MH. This research studies the issue regarding Implementation of Article 5 Paragraph 4 Of The Regulation Of Attorney General Of The Republic Of Indonesia Number Per-005/A/Ja/03/2013 Concerning Standard Operanting Procedure (SOP) Of Guarding And Watching prisoners in the Detention House of District Prosecutor General Office in Malang. Departing from the above issue, this research aims to investigate: how is a Article 5 Paragraph 4 Of The Regulation of Attorney General of Republic Number Per-005/A/Ja/03/2013 Concerning Standard Operanting Procedure (SOP) Of Guarding And Watching Handcuffed Prisoners as mentioned above is a applied in case of irrelevance between the tasks executed and a Article 5 Paragraph 4 Of The Regulation of Attorney General of Republic Number Per-005/A/Ja/03/2013 ? This reserch employed a field abservation method, socio-legal and socio-juridical methods. Both primary and secondary materials were obtained from in-depth interviews involving relevant respondents and library reserch. The reserch was obtained prom the purposive sampling technique, and data were analyzed based on descrptive-qualitative methods. The reserch result reveal that guarding and watching the prisoners are performed by human resources in the prosecutor general office. Considering that they from unique task, staff selection must take into account the working scopes and situation. Article 5 Paragraph 4 has not been fully implemented by the district Prosecutor General office in Malang. The measures taken as solutions conist of praventive action such as choching, order and security, and workshops, while repressive action involves sanction imposed on the person in charge of guarding and watching prisoners following any violations of current regulations. Keywords: Guarding And Watching Prisoners, Standar Opranting Procedure (SOP), Handcuffed Prisoners.]]>
