David Handoko Haryanto
Universitas Nasional Karangturi

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP STRUKTUR MODAL: (Studi Empiris pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019) David Handoko Haryanto; Melisa Anggraini, S.E., M.Si; Pradipta Risma Rukma Ardi
Applied Research in Management and Business Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53416/arimbi.v2i2.75

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap struktur modal pada Perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 45 perusahaan LQ-45. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian adalah 31 perusahaan LQ-45. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal, (2) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Kesimpulannya (1) semakin banyak komisaris independen akan semakin baik karena timbulnya konflik dalam manajemen semakin rendah dan akhirnya menurunkan Agency cost, yang dalam penelitian ini adalah biaya modal, sehingga akan mengoptimalkan struktur modal, (2) proporsi kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh terhadap struktur modal karena investor institusional berperan namun tidak secara aktif dalam pengambilan keputusan mengenai utang, struktur modal perusahaan juga dikendalikan oleh direksi atau manajer, bukan hanya oleh komisaris dan institusional saja, sehingga sebagai pihak eksternal perusahaan, investor institusional bukanlah sebagai faktor penentu dalam kebijakan struktur modal.