<![CDATA[This research aims to analyze how the legal consequences of using a Power of Attorney to Sell which is used as the basis of an alternative execution of guarantees that have been bound with Mortgage for creditors (banks). Therefore, the author divides the main issue into 2 (two) parts, first, whether the use of a Power of Attorney to Sell against collateral objects that have been bound with Mortgage can be used as an alternative execution in guaranteeing certainty of the fulfillment of creditors' receivables related to debt agreements in banking credit. Second, what are the legal consequences of using a Power of Attorney to Sell against collateral objects that have been burdened with Mortgage Rights in the loan agreement for Creditors (banks)? This is a normative-qualitative research which is supported by primary legal materials and secondary legal materials. The approaches used by the author is in the form of a statutory and a conceptual approaches. The results of this study conclude that first, that the power of attorney to sell cannot be used as an alternative for execution on mortgage guarantees, since collateral that has been bound with mortgage rights will be subject to Law Number 4 of 1996 on Mortgage Rights. Second, the legal consequences arising from the use of the Power of Attorney to Sell are not binding, meaning that according to the provisions of Article 1320 of the Civil Code paragraph 4 on "lawful causes", the subjective requirements of using the power of attorney to sell are not fulfilled and the legal consequences are null and void.Key Word: Debt (credit) Agreement, Power of Attorney to Sell, Collateral AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana akibat hukum penggunaan Surat Kuasa Menjual yang dijadikan landasan sebagai alternatif eksekusi jaminan yang sudah dibebani Hak Tanggungan bagi kreditor (perbankan). Oleh sebab itu, penulis membagi pokok permasalah tersebut menjadi 2 bagian, pertama, apakah penggunaan Surat Kuasa Menjual terhadap obyek jaminan yang sudah dibebani Hak Tanggungan dapat dijadikan sebagai alternatif eksekusi dalam menjamin kepastian atas terpenuhnya piutang kreditur terkait dengan perjanjian utang-piutang dalam kredit perbankan. Kedua, bagaimanakah akibat hukum penggunaan Surat Kuasa Menjual terhadap obyek jaminan yang sudah dibebani Hak Tanggungan pada perjanjian utang-piutang bagi Kreditor (perbankan)? Penelitian adalah penelitian normatif-kualitatif yang didukung dengan bahan hukum primer bahan hukum skunder. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis berupa pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa surat kuasa menjual tidak dapat dijadikan alternatif eksekusi pada jaminan Hak Tanggungan, karena jaminan yang sudah dibebani dengan Hak Tanggungan, maka akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kedua, akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan surat kuasa menjual tersebut tidak mengikat, artinya menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata ayat (4) tentang “sebab yang halal” maka syarat subyektif dari penggunaan surat kuasa menjual tersebut tidak terpenuhi dan akibat hukumnya batal demi hukum.Kata-kata Kunci: Penjanjiuan Utang-piutang (kredit), Surat Kuasa Menjual, Jaminan]]>
