Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX PRIVATUM LEX ET SOCIETATIS Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat
Rudolf Sam Mamengko, Rudolf Sam
Unknown Affiliation
Religion Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP Mamengko, Rudolf Sam
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan hidup dan bagaimana ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perbuatan melawan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan hidup dapat menimbulkan akibatnya terjadi perubahan terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup baik secara langsung atau tidak langsung dan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ganti kerugian atau melakukan tindakan tertentu dikenakan kepada penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum mencemarkan lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal ini merupakan realisasi dari asas asas pencemar membayar. 2. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan yang merupakan realisasi dari asas pencemar membayar yang berlaku dalam hukum lingkungan hidup perlu dilaksanakan semaksimal dalam menegakkan sanksi perdata bagi pihak pencemar melalui pengadilan. Kata kunci: Ganti kerugian, melawan hukum, pencemaran, lingkungan hidup
PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN DALAM GUGATAN GANTI RUGI OLEH KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA Mamengko, Rudolf Sam
LEX PRIVATUM Vol 4, No 5 (2016): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan ganti rugi terhadap konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dan bagaimana pembuktian unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi terhadap pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ternyata memberikan pemahaman secara normatif pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen harus dilaksanakan dengan tidak menutup kemungkinan kewajiban ganti rugi oleh pelaku usaha tidak perlu dilakukan terhadap konsumen, apabila pelaku usaha mampu membuktikan penyebab kerusakan barang bukanlah karena kesalahan pelaku usaha melainkan konsumen sendiri. 2. Apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan merupakan kesalahan pelaku usaha dalam sistem pebuktian terbalik maka pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.
Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Minahasa Mamengko, Rudolf Sam; Sondakh, Max Karel; Tampi, Butje
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : Lembaga Dakwah dan Pembangunan Masyarakat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (LDPM UCY)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jnajpm.v9i4.2202

Abstract

The aim of the research is to identify the readiness of village officials regarding the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages (UUDs) in the field of development in Minahasa. The research also utilizes normative legal research with an emphasis on normative juridical research. The binding legal force of the Constitution has been recognized in the regulations regarding the Formation of Legislative Regulations in 2011. Furthermore, the village regulations that are formed do not conflict with higher statutory regulations and the public interest. With such a problem formulation, the research was carried out focusing on the village development bureau and sample villages randomly taken by researchers, especially in the Minahasa district area. The research results show the design of village authority arrangements as a solution to the two forms of villages in the law. However, compliance with the principle of recognition also needs to be emphasized, where the higher government must recognize whatever authority the village has.
Co-Authors Butje Tampi Sondakh, Max Karel