<![CDATA[ABSTRAKPerkembangan ilmu forensik telah memunculkan gagasan metode autopsi virtual (Virtopsy) sebagai jawaban atas hambatan praktik autopsi konvensional yang invasif. Perspektif keilmuan forensik medis dan radiologi memandang bahwa melalui kombinasi modalitas radiologi utama Computed Tomography (CT) dan Magnetic Resonance Imaging (MRI) dengan tambahan metode minimal invasif biopsi menunjukkan nilai sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi yang tinggi dalam pembuktian dan rekonstruksi sebab kematian. Meskipun demikian, masih sedikit literatur yang membahas tinjauan Virtopsy dari aspek etik, bioetika, medikolegal, sosial, budaya, dan agama. Melalui penelusuran pustaka secara daring dari empat database jurnal besar yang dilanjutkan dengan telaah keabsahan studi, maka diketahui bahwa secara etik, Virtopsy sebagai temuan baru memerlukan perhatian khusus pada kerahasiaan data digital yang dihasilkan. Selain itu profesionalisme tenaga medis yang berperan dan kerjasama multidisiplin terbentuk menjadi aspek etik yang baik dari Virtopsy. Adapun tinjauan bioetika, memandang Virtopsy melalui pertimbangan manfaat dan kerugiannya dalam praktik medikolegal. Dokter wajib memberikan informasi atas prosedur autopsi ini pada keluarga pasien termasuk pilihan alternatifnya. Kemudian, Virtopsy juga mampu menjawab tantangan penolakan pasien karena alasan sosial, budaya, dan agama sehingga jumlah pembuktian sebab kematian dapat meningkat. Namun sayangnya, Indonesia masih berhadapan pada dasar hukum yang belum kuat terkait penerapan Virtopsy dan keabsahan bukti yang diproduksi pada meja pengadilan. Dengan demikian dibutuhkan analisis komprehensif terkait potensi regulasi hukum yang jelas agar Virtopsy dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu kedokteran di masa depan.ABSTRACTThe development of forensic science has led to the idea of a virtual autopsy (Virtopsy) as an answer to the obstacles of conventional autopsy. Medical forensics and radiology view that through the combination of computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) modalities and minimally invasive biopsy, high sensitivity, specificity, and accuracy in proving and reconstructing the cause of death can be obtained without being invasive. Even so, there is still lack of literature that discusses virtopsy from the aspects of ethics, bioethics, medicolegal, social, culture, and religion. Through online literature searches from the four big journal databases and followed by a review of the validity of the study, it is known that ethically, virtopsy requires special attention to the confidentiality of the digital data generated. Also, the professionalism of medical personnel who play a role and multidisciplinary collaboration are important ethical basis. As for the bioethics review, looking at Virtopsy through consideration of its benefits and disadvantages in medicolegal practice, the doctor is obliged to provide information on this autopsy procedure to the patient’s family, including alternative options. Then, Virtopsy is also able to answer the challenge of patient rejection for social, cultural, and religious reasons so that the number of proofs for the cause of death can increase. Unfortunately, Indonesia is still faced with an inadequate legal basis regarding the application of Virtopsy and the validity of evidence produced in court. Thus, a comprehensive analysis is needed regarding the potential for clear legal regulation so that Virtopsy can be useful for the advancement of medical science in the future.]]>
