Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.036
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EMBA : JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI JURNAL BERKALA ILMIAH EFISIENSI Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat Journal of Governance, Taxation, and Auditing Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis
Wulan D. Kindangen, Wulan D.
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA WATUMEA KECAMATAN ERIS KABUPATEN MINAHASA Legoh, Kezia Teasalonika; Sabijono, Harijanto; Kindangen, Wulan D.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 12 No. 03 (2024): JE. Vol. 12 No 3
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Permendagri No.20 tahun 2018 di Desa Watumea Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalam observasi, wawancara dan dokumen atau arsip. Merode yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Watumea Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa hampir sesuai dengan aturan yang ada yaitu Permendagri No.20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada dasarnya sudah menerapkan Permendagri No.20 Tahun 2018, hanya saja di dalam tahap pelaksanaan belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 karena dalam perubahan DPA menjadi DPPA dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran prosesnya hanya mengacu pada aplikasi SISKUDES saja. Selain itu laporan tentang realisasi kegiatan pelaksanaan disampaikan pada akhir tahun anggaran, yang seharusnya laporan ini harus disampaikan setelah selesai kegiatan. Kata kunci: Pengelolaan APBDes, Permendagri N0.20 Tahun 2018, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.
Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado Minabari, Fadlun; Sabijono, Harijanto; Kindangen, Wulan D.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 13 No. 01 (2025): JE. Vol. 13 No 1
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/emba.v13i01.59522

Abstract

Penatausahaan barang milik daerah adalah bagian dari pengelolaan barang milik daerah, yang mencakup pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini sangat penting bagi lembaga pemerintahan karena bertujuan untuk menilai efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, sekaligus menjadi acuan utama dalam penatausahaan BMD pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado berdasarkan Permendagri No.47 Tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh mengenai penatausahaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang tata cara pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Kata Kunci: Penatausahaan, Barang Milik Daerah, Permendagri No. 47 Tahun 2021
Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Atas Penyajian Persediaan Dalam Laporan Keuangan Pada Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Sihadi, Imaniar Dwiputri; Afandi, Dhullo; Kindangen, Wulan D.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 13 No. 01 (2025): JE. Vol. 13 No 1
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/emba.v13i01.59992

Abstract

Dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018, terdapat temuan bahwasanya pengendalian atas pengelolaan persediaan pada kementrian/lembaga belum memadai, berdampak adanya pelaksanaan stock opname serta penatausahaan dan pencatatan persediaan yang tidak sesuai ketentuan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Persediaan pada BPS Provinsi Sulawesi Utara apakah sudah sesuai dengan PSAP 05. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian yaitu pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus No. 7, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Pengakuan persediaan pada Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PSAP No. 05. Pengukuran persediaan pada Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara yaitu diperoleh dengan pengadaan yang dilakukan dari bagian umum. Dalam pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Perlakuan akuntansi persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05
Analisis tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kota Manado tahun 2021-2022 Wenas, Lethisia Fransiska; Warongan, Jessy D. L.; Kindangen, Wulan D.
Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Widyantara Nawasena Raharja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58784/rapi.315

Abstract

The financial statements of local governments are critical tools for providing relevant and timely information as a basis for accountability, performance evaluation and government decision-making. Appropriate levels of disclosure in financial reports are essential to ensure that the information presented can be understood by users of the financial statements. This research focuses on disclosures in the notes to the financial statements, which consist of 7 disclosure aspects with a total of 50 detailed mandatory items. In 2021-2022, the City of Manado experienced an increase in asset value and capital expenditure, which prompted the government to prepare its financial statements with a higher level of disclosure. This study aims to analyse the level of disclosure in the financial statements of the Manado Regional Government for the years 2021-2022. The data was processed using content analysis methods and the research approach used is qualitative. The results show that the level of disclosure in Manado's 2021-2022 financial statements is "very high" at 94%, indicating a significant improvement in reporting.
Analisis perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Di Desa Kiawa Satu Utara Kecamatan Kawangkoan Utara Singon, Dewita Sophia; Walandouw, Stanley Kho; Kindangen, Wulan D.
Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Yayasan Widyantara Nawasena Raharja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58784/rapi.342

Abstract

Village financial management encompasses a series of activities including planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The substantial amount of village funds allocated by the central government presents potential risks for financial mismanagement, thereby necessitating orderly and procedural management. This study aims to analyze the stages of village financial management: planning, implementation, administration, reporting, and accountability in Kiawa Satu Utara Village. This research employs a descriptive qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed through a process of data collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. The findings reveal that the planning, implementation, and accountability stages have been conducted in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. However, the administration and reporting stages have not been fully implemented in line with the applicable regulations.
Analisis laporan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019 pada BUMDES Budo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Lanipi, Alicya Apriska Daratista; Kindangen, Wulan D.
Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Widyantara Nawasena Raharja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58784/ramp.337

Abstract

This study aims to analyze the implementation of accountability reporting by the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Sinar Usaha in Budo Village, Wori Subdistrict, North Minahasa Regency, based on North Minahasa Regent Regulation Number 25 of 2019. The research is motivated by the importance of ensuring accountability and transparency in the governance of BUMDes as a key instrument for rural economic empowerment and public fund management. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing in-depth interviews and document analysis. The findings reveal that although BUMDes Budo has followed the calendar year reporting period and held village deliberation forums, several discrepancies with regulatory provisions persist. These include the absence of report validation by supervisory and advisory boards and the non-attendance of the subdistrict head in accountability forums. Furthermore, the development report focuses solely on annual revenue figures without comprehensive written documentation or performance analysis. The results underscore the need for a more structured reporting mechanism, enhanced managerial capacity, and stronger coordination among stakeholders to ensure transparent, accountable, and sustainable BUMDes governance.
Co-Authors Aghogho, Mia M. Dhullo Afandi Harijanto Sabijono Jessy D. L. Warongan, Jessy D. L. Johannes, Christy Handayanie Kaawoan, Yohana Mega Putri kaghoo, Geiby Nabila Kalalo, Liony E. Lanipi, Alicya Apriska Daratista Legoh, Kezia Teasalonika Lintje Kalangi Minabari, Fadlun Robert Lambey Rondonuwu, Clarissa B. RUNTUKAHU, Betania Sihadi, Imaniar Dwiputri Singon, Dewita Sophia Sompotan, Kleef Sonny Pangerapan, Sonny Stanley Kho Walandouw Treesje Runtu Wenas, Lethisia Fransiska Wirananda, I Gusti A. S.