<![CDATA[fenomena pada saat ini Pendidikan dikota Sorong Provinsi Papua Barat, anggaran dana pendidikansebesar 2% dari dana otonomi khusus yang dapat diberikan dalam rangka proses percepatan sumberdaya manusia Papua belum sepenuhnya menyejahterakan Orang asli Papua dari kebodohan.Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini untuk mengetahui implementasi dana otonomikhusus bidang pendidikan di Kota Sorong yang belum berhasil.Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, untuk dapatmenggambarkan keadaan daerah penelitian dalam penyelenggaraan di daerah berdasarkan undangundangyang berlaku. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Umum, LSM,tokoh Pemuda, Bappeda dan pejabat legislative, dinas pendidikan dan kebudayaan, asisten bagianpemerintahan dengan jumlah informan 10 orang.Hasil penelitian menunjukkan dari aspek Sumberdaya pelaksana atau implementor belum mampudalam melaksanakan sebuah formulasi atau kebijakan yang sudah ditetapkan untuk bagaimana bisadapat bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan bersama serta sumber daya finansial. Padaprinsipnya anggaran dana otonomi khususs sangat besar sekitar 20% dalam peruntukannya, tetapisumberdaya atau implementor tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik akhirnyamenyebabkan tidak berhasilnya suatu kebijakan tersebut. sumberdaya atau implementor yang kurangmampu dalam melaksanakan sebuah kebijakan dana otonomi khusus yang mana sudah ditetapkansecara bersama, hal ini menyebabkan banyak anak-anak asli Papua yang tidak bersekolah dengan baik,banyak yang putus sekolah di SMA, ada yang jadi pengangguran, bahkan ada yang sama sekali tidakbersekolah, ada yang tidak melanjutkan kuliah karena factor pembiayaan serta kurang tersedianyasarana dan prasarana atau fasilitas penunjang dalam menunjang kelancaran aktifitas belajarmengajar.Sumber daya atau implementor di kota Sorong perlu mendapatkan berbagai seminar,pelatihan, study banding dan kegiatan lain yang bersifat membangun khazanah pengetahuan, hal-halini perlu dapat dilakukan secara berjenjang agar lebih meningkatkan kompetensi dan kemampuanpara sumberdaya atau implementor agar supaya dalam melaksanakan sebuah formulasi kebijakan bisatepat dan berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Berbagai hal ini perlu di lakukan agar kualitassumber daya dalam pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan daripada pelayanan public yangbaik, karena dana otsus merupakan kebijakan public yang sifatnya segera dilakukan dalam rangkaproses percepatan pembangunan sumber daya manusia Papua menuju kemajuan yang hakiki. Dilihatdari aspek Struktur Birokrasi Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya sebuah permasalahan dalamproses pelayanan dari birokrasi kepada masyarakat. Kinerja birokrasi tidak pernah bekerja sesuaidengan Standar Operasional Prosedural(SOP) yang telah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaannyabirokrasi terlalu berbelit-belit dalam proses pelayanan, kinerja birokrasi yang korup, system pelayananyang tertutup, hal ini yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan implementasi danaotsus di Kota Sorong.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Otonomi Khusus, Pendidikan]]>
