<![CDATA[Willyanto Sinaga, Reka Dewantara, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Willysinaga94@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor.22/POJK.04/2021 Tentang Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut mengatur mengenai apa saja perlindungan hukum terhadap pendiri perusahaan yang menerapkan aturan tersebut, namun ada beberapa aturan terkait dengan jangka waktu dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan kelemahan terkait dengan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor.22/POJK.04/2021 Tentang Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel yaitu terkait jangka waktu penerapan yang dibatasi sehingga tergolong singkat, dalam pasal yang 5 ayat (1) yang telah ditentukan masa jangka waktu efektif nya hanya 10 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali atas izin dari pemegang saham independen dan juga RUPS. Oleh karena itu rekonstruksi yang dapat penulis ajukan berdasarkan studi terhadap aturan yang dibuat oleh Singapore Exchange di Singapura dan juga Hong Kong Exchange and Clereance Limited, yaitu perlu ditingkatkan dan pembaharuan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 22/POJK.04/2021 untuk lebih memperhatikan tentang penerapan hak SHSM dan juga terkait dengan pembatasan jangka waktu penerapannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pendiri Startup, Saham Dengan Hak Suara Multipel ABSTRACT This research studies the issue regarding the Regulation of Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 22/POJK.04/2021 concerning Share Classification with multiple voting shares. This regulation governs the types of legal protection for start-up owners to implement this regulation, but there are other regulations governing the period and how it is implemented in Indonesia that should be taken into account. The research discovers that the regulation of the Financial Services Authority mentioned above only sets a short time limit, where Article 5 paragraph (1) only allows for a 10-year time limit and it can be extended only once with the permit of independent share holders and the General Meeting of Shareholders. Thus, this research, referring to the comparison of regulations made by Singapore Exchange in Singapore and Hong Kong Exchange and Clearance Limited, suggests that reform and improvement of the Regulation of Financial Services Authority Number 22/POJK.04/2021 take place, where the implementation of the right of shares with multiple voting shares and the time limit given should be given more attention. Keywords: legal protection, start-up owners, shares with multiple voting shares]]>
