<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengakaji proses verifikasi atas kebenaran informasi profil perusahaan dalam proses pengadaan barang / jasa, hambatan verifikasi atas kebenaran informasi profil perusahaan dalam proses pengadaan barang / jasa, tanggung jawab hukum pidana penyedia jasa atas kebenaran informasi profil perusahaan dalam proses pengadaan barang / jasa. Pendekatan penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan mulai tahdap perencaana samapai dengan tahap pengumuman pemenang, namum pada tahapan kebenaran data atas dokumen profile peserta panitia lelang hanya sampai verifikasi lapangan untuk mengecek keberadaan perusahaan peserta lelang. Panitia tidak menggunakan identifkasi kebeneran hubungan pihak yang mengajukan terhadap profile lembaga tersebut. Prakteknya ditemukan beberapa kendala yang mengahambat diantaranya sumberdaya manusia penyelenggara lelang yang jumlahnya sangat terbatas. Penyelenggara tidak dapat menditeksi kecurangan terhadap pemalsuan dokumen peserta lelang dan monopoli oleh perusahaan peserta yang seakan-akan banyak yang mengajukan penawaran tetapi yang sebenarnya tejadi adalah perusahaan tersebut dimiliki oleh orang yang sama. Kecurangan kecurangan dalam praktek pengadaan barang dan jasa praktek pinjam/ sewa bendera (perusahaan). Saat ini masih sebatas sanksi blacklist terhadap perusahaan tersebut namum lebih dari itu sebenarnya kecurangan terhadap pemalusan atau pemberian dokumen profile perusahan yang tidak benar dapat di kenakan sanksi pidana dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan Pasal 266 KUHP. This study aims to examine the verification process for the correctness of company profile information in the process of procuring goods/services, obstacles to verification of the correctness of company profile information in the process of procuring goods/services, the criminal liability of service providers for the correctness of company profile information in the process of procuring goods/services. The research approach used in this study is normative juridical. The procurement process has been carried out in accordance with regulatory provisions starting from the planning stage to the winner announcement stage, but at the stage of correcting the data on the bid committee participant profile documents only up to field verification to check the whereabouts of the companies participating in the auction. The committee did not use identification of the truth of the relationship of the party who submitted the institution's profile. In practice, several obstacles were found that hindered them, including the human resources of the auction organizers, whose number was very limited. The Organizer cannot detect fraud in the forgery of bidding participant documents and monopolies by participating companies which appear to be many bidding but what actually happens is that the companies are owned by the same person. Fraudulent fraud in the practice of procuring goods and services in the practice of borrowing/leasing flags (companies). Currently, this is still limited to blacklisting the company, but more than that, actually cheating on falsification or providing company profile documents that are not correct can be subject to criminal sanctions in the provisions regarding falsification of Article 266 of the Criminal Code.]]>
