Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Tindakan Administrasi Pemerintah Terhadap Pemblokiran Akses SABH (Studi Putusan PTUN Jakarta Nomor 199/G/TF/2022/PTUN.JKT) Yunita Nur Khasanah; Sabiila Yassarhah; Yuli Febrianti
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.516 KB)

Abstract

Tindakan Administrasi Pemerintah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur tentang tindakan administrasi pemerintahan yang menjadi bahan sengketa pada peradilan tata usaha negara. Jika ditinjau dari sudut konsep dan teori belum ada kesepakatan dari para ahli mengenai jenis kategori dari tindakan administrasi pemerintah yang berada dalam undang-undang administrasi pemerintahan masuk kedalam tindakan hukum atau tindakan faktual, walaupun tidak berdampak signifikan secara yuridis akan tetapi akan sangat menarik jika ditelaah pada diskursus ilmu hukum. Analisis yang dilakukan pada Putusan PTUN JAKARTA Nomor 199/G/TF/2022/PTUN.JKT untuk mengetahui apakah terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindakan administrasi pemerintah. Pada peneltian kali ini memakai cara penelitian hukum dengan pendekatan normatif dan konseptual. Hasil yang diharapkan berupa analisis ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah.
Analisis Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.Kdi Terkait Penerbitan SKKT oleh Kepala Desa Tapunggaya di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. ANTAM Tbk Yunita Nur Khasanah*; Rahmania Ramadhani; Sabiila Yassarhah; Yuli Febrianti
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.24756

Abstract

This article analyzes the decision Number 25/G/2019/PTUN.Kdi regarding the Land Ownership Certificate issued by the Head of Tapunggaya Village over the Mining Business Permit area of PT. ANTAM Tbk. The analysis is done by reference to mining law and agrarian law. This research was organized with the aim of evaluating validity and strength of the Land Ownership Certificate and its implications for the rights of PT. ANTAM Tbk in execution mining activities in the area. This research methodology used is a normative approach with case analysis techniques. The results of the analysis in the study show that Certificate of Land Ownership issued by the Head of Tapunggaya Village does not have sufficient legal force because the area is under the Mining Business License of PT. ANTAM Tbk. The implication of this decision is that PT. ANTAM Tbk has the right to carry out mining activities in the area and this decision provides legal certainty for all related parties.