Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Semarang State University Undergraduate Law and Society Review
Garin Dinda Azzalea
Universitas Negeri Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kesulitan Penyandang Tunarungu Dalam Melakukan Pembuatan Akta Tanah Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Garin Dinda Azzalea; Shafiyah Nur Azizah
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.505 KB)

Abstract

Pengampuan merupakan perlindungan yang diberikan untuk seseorang yang dianggap tidak cakap dalam hukum. Pada pasal 433 KUHPerdata Setiap orang yang dewasa, yang merasa dalam keadaan mata gelap (buta), gila, dan dungu harus ditaruh di bawah pengampuan, walaupun ia sesekali cakap dalam menggunakan pikirannya. Serta seseorang yang boros juga dapat di taruh di bawah pengampuan. Namun keabsahan seorang disabilitas di dalam melakukan perbuatan hukum, masih kurang jelas bagaimana kecakapan serta perlindungan hukumnya, termasuk disabilitas tunarungu yang di hadapan notaris di berikan perlindungan berupa pengampuan yang sebenarnya di dalam UU tidak dijelaskan lebih detail mengenai tunarungu yang masuk ke dalam pengampuan atau tidak, sehingga penyandang disabilitas dapat mengajukan surat permohonan pengampuan maupun tidak. .Pada tujuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada penyandang tunarungu (disabilitas) agar dapat memperoleh haknya (berupa akta) di hadapan notaris, ketika membuat suatu perbuatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan undang-undang.  Penelitian ini dilakukan agar harapannya memperoleh jawaban yang jelas mengenai keabsahan seorang disabilitas tuna rungu dalam membuat akta tanah atas namanya sendiri. 
Analysis of the Role of Benedictus Narendra Keswara Post in Resolving Complete Systematic Land Registration (PTSL) Issues in Semarang City Garin Dinda Azzalea
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 5 No. 1 (2025): January-June, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v5i2.25070

Abstract

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is one of the government’s strategic policies aimed at accelerating the legalization of land rights for the community. However, its implementation does not always run smoothly or meet expectations. In Semarang City, issues remain, such as abuse of authority by village officials on the PTSL adjudication team, and uncertainty about the program’s continuation, creating legal ambiguity for residents. This study analyzes the role of Posko BNK (Benedict Narendra Keswara), an initiative by a member of the Semarang City Regional House of Representatives (DPRD) from Dapil 2, in helping citizens resolve social and legal issues, particularly regarding PTSL. John Rawls' social justice theory, which emphasizes safeguarding the weaker members of society, is pertinent in this situation. This study uses a qualitative methodology and an empirical legal procedure. In-depth interviews, document analysis, and a study of real cases that Posko BNK handled were used to gather data. The results demonstrate that Posko BNK helps citizens who are having trouble with the PTSL process by offering advocacy, mediation, and legal assistance. This article makes it simpler for the community to report issues, get help, and get assurance that problems will be resolved. As a result, Posko BNK stands for both legislative participation and a sincere dedication to establishing social justice and legal stability for all societal levels in Semarang City.
Co-Authors Shafiyah Nur Azizah