<![CDATA[Yuda Adriansyah, Amelia Sri Kusuma Dewi, Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yudaadriansyah21@gmail.com ABSTRAK Jaminan fidusia dalam konsep agunan melarang kreditur untuk menguasai benda yang dijadikan jaminan setelah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Kreditur dalam hal ini hanya diperbolehkan mengeksekusi barang jaminan dan menerima pelunasan pinjaman yang diperoleh dari penjualan barang jaminan itu. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menyebabkan perubahan pelaksanaan jaminan fidusia sehingga menyebabkan efisiensi dan ketidakefektifan pemberian perlindungan bagi kreditur untuk menagih utangnya. Di sisi lain, harus ada langkah-langkah alternatif yang diambil untuk melaksanakan pengamanan atau ketentuan lebih lanjut. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam eksekusi objek jaminan serta faktor-faktor penghambat yuridis dan non yuridis dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Sinarmas Mutlifinance kantor cabang Kisaran mengikuti Konstitusi Keputusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kembali objek jaminan di Sinarmas Multifinance Kisaran pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apalagi PT. Sinarmas Multifinance harus menghadapi beberapa rintangan dimana debitur menolak untuk memberikan objek jaminan dan kehilangan objek jaminan. Sebuah relaksasi ditawarkan sebagai solusi. Kata Kunci: Eksekusi, Objek Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi ABSTRACT The fiduciary security in the concept of collateral forbids a creditor to take possession of the object put as the security following the case of breach of contract committed by a debtor. The creditor, in this case, is only allowed to execute the object of security and receive full payment of the loan gained from the sale of the object as the security. The legal consequence of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has caused an alteration of the execution of fiduciary security, causing efficiency and ineffectiveness in the provision of the protection for the creditor to collect the debt. On the other hand, there should be alternative measures taken to execute the security or further provisions. Departing from this issue, this research aims to investigate the application of the Constitutional Court Decision in the execution of the security object and the juridical and non-juridical impeding factors in the resolutions to the case performed by Sinarmas Mutlifinance of Kisaran branch office following the Constitutional Court Decision. This research employed empirical-juridical methods. The research results indicate that the recall of the security object in Sinarmas Multifinance of Kisaran following the issuance of the Constitutional Court Decision has not been implemented accordingly. Moreover, PT. Sinarmas Multifinance had to face several hurdles where the debtor refused to provide the security object and the security object was lost. A relaxation was offered as a solution. Keywords: execution, fiduciary security object, Constitutional Court Decision]]>
