Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Law Development Journal Journal Evidence Of Law
Indah Riyanti
Universitas Jayabaya
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Hak -Hak Warga Negara Indonesia Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Seumur Hidup Indah Riyanti
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kewarganegaraan ganda seumur hidup, relevansinya di Indonesia, dan masalah perlindungan hukum pada anak hasil perkawinan campuran. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga kewarganegaraan ganda seumur hidup sulit diterapkan di Indonesia. Namun, kewarganegaraan ganda terbatas dapat diberlakukan pada anak hasil perkawinan campuran sampai usia 18 tahun yang kemudian dapat diperpanjang selama 3 tahun untuk menghindari terjadinya status tanpa kewarganegaraan. Masalahnya adalah Undang-Undang Kewarganegaraan tidak dapat melindungi hak asasi anak yang lahir dari suatu perkawinan campuran seperti status kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara wajib memenuhi serta melindungi hak warga negaranya, termasuk hak atas status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari konsepsi hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diperlukan revisi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan agar hak sebagai warga negara Indonesianya bisa dilindungi seumur hidup. Diharapkan Lembaga Pemerintah seperti KBRI, Kemendagri, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Kementerian Hukum dan HAM berintegrasi untuk saling mengkaji data antar instansi ketersediaan data dan dokumen, serta verifikasi status kewarganegaraan terkait perkawinan campuran untuk mempermudah proses pendaftaran serta pemberian fasilitas keimigrasian terhadap anak-anak perkawinan campuran yang ada di dalam dan di luar negeri. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman konsep perlindungan hukum pada anak hasil perkawinan campuran dalam menjamin hak asasi manusia dimasa yang akan datang.
The Effects of Indonesia’s Membership in BRICS on Free Trade Policies and Legal Safeguards for Domestic Enterprises Indah Riyanti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6058

Abstract

Indonesia's potential membership to BRICS, a coalition of prominent rising economies, presents substantial ramifications for international trade legislation and domestic regulatory structures. The research adopts a normative legal approach, employing statutory, conceptual, and comparative methodologies to examine primary legal sources, including international trade agreements, Indonesian trade regulations, and BRICS policies, alongside secondary sources such as academic articles and case studies. The principal findings indicate that Indonesia's participation in BRICS may augment its trade prospects by providing access to expansive markets and cooperative economic endeavours. Nonetheless, it presents obstacles, especially in harmonizing domestic trade regulations with BRICS' unified objectives and guaranteeing sufficient legal safeguards for local enterprises against heightened competition. The study concludes that Indonesia must strategically amend its trade legislation to reconcile international obligations with national interests, advocating for the creation of strong legal protections, enhancement of domestic enterprise capabilities, and proactive involvement in formulating BRICS trade policies to optimize advantages while minimizing risks. This paper enhances the discussion on the convergence of international trade law and domestic legal systems within the framework of growing economic alliances.
Protection of Civil Rights of Children of Mixed Marriages in Cross-Border Business Asset Inheritance Disputes: A Review from the Perspective of Lex Rei Sitae Indah Riyanti; Mardi Chandra
Law Development Journal Vol 8, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.2.918-933

Abstract

Mixed marriages carry complex civil legal consequences, particularly regarding the protection of children's rights in the inheritance of cross-border business assets. This study aims to analyze the synchronization of limited dual citizenship regulations with sectoral laws in Indonesia and to evaluate the effectiveness of the Lex Rei Sitae principle in ensuring legal certainty and justice for children. Using a combined legal research method (normative-empirical), data was collected through a literature review of international and domestic legal instruments and in-depth interviews with legal practitioners to capture the challenges in the field. The results indicate a disharmony between the Citizenship Law and agrarian and investment laws, leading to the degradation of children's economic rights due to rigid restrictions on foreign asset ownership. The Lex Rei Sitae principle provides certainty of property status but tends to ignore children's absolute rights (legitieme portie) due to the weak mechanism for recognizing transnational inheritance documents. This study recommends the formulation of preventative legal protection through optimizing marriage agreements and local wills, as well as the need for bureaucratic policy reform that integrates the principle of the best interests of the child into cross-border business asset administration procedures.
Desentralisasi dan Hubungan Pusat-Daerah dalam Negara Kesatuan: Studi Perbandingan Indonesia Indah Riyanti
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1717

Abstract

Desentralisasi merupakan salah satu mekanisme utama dalam pengelolaan negara kesatuan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas nasional dan kebutuhan otonomi lokal. Indonesia dan Jepang, meskipun sama-sama negara kesatuan, menerapkan model desentralisasi yang berbeda dengan latar belakang historis, politik, dan budaya yang khas. Artikel ini bertujuan membandingkan pola hubungan pusat–daerah di Indonesia dan Jepang dengan menekankan aspek regulasi, struktur pemerintahan, dan mekanisme fiskal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan komparatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Indonesia menekankan desentralisasi politik dan administratif melalui pemberian kewenangan luas kepada daerah, sementara Jepang lebih menekankan efisiensi dan stabilitas fiskal dalam kerangka local autonomy law. Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh peraturan hukum, tetapi juga kapasitas birokrasi, budaya politik, dan konsistensi pengawasan pusat.
Co-Authors Mardi Chandra