Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Tanggon Kosala
Abdul Latif Mahfuz
Universitas Muhammadiyah Palembang
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENANGANAN KASUS KEJAHATAN DENGAN MENEMBAK MATI PELAKU YANG MELAKUKAN PERLAWANAN TERHADAP PETUGAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG Harri Putra Makmur; Abdul Latif Mahfuz
Tanggon Kosala Vol. 11 No. 2 (2022): Tanggon Kosala (October, 2022)
Publisher : Akademi Kepolisian Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70526/tk.v11i2.493

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penanganan kasus kejahatan dengan menembak mati pelaku yang melakukan perlawanan terhadap petugas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, (2) apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus kejahatan dengan menembak mati pelaku yang melakukan perlawanan terhadap petugas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penanganan kasus kejahatan dengan menembak mati pelaku yang melakukan perlawanan terhadap petugas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dimana sebagai upaya penal dilakukan dengan represif melalui menembak mati di tempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif menindak berdasarkan pasal 48 huruf c Perkap 8 tahun 2009. (2) Faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus kejahatan dengan menembak mati pelaku yang melakukan perlawanan terhadap petugas di wilayah hukum kepolisian Resor Kota Besar Palembang yaitu pertama, faktor hukum itu sendiri. Pengaturan hukum tembak ditempat merupakan tindakan tidak manusiawi, pada dasarnya tembak mati di tempat tersebut bertentangan dengan pasal ditempat bersifat situasional, yaitu 28A UUD 1945 yang menjamin hak diterapkan pada saat keadaan tertentu setiap orang untuk hidup serta berhak yang memak seseorang penegak mempertahankan hidup dan hukum untuk melakukannya, sebagai kehidupannya. Kedua, faktor penegak hukum itu sendiri yaitu mental anggota yang tidak mempunyai keberanian untuk menembak dan kurangnya kemampuan/kemahiran anggota kepolisian dalam melakukan tindakan keras untuk melakukan wewenang tembak di tempat. Ketiga, faktor masyarakat dimana masyarakat pada umumnya pro dan kontra atas kebijakan ini karena dianggap melanggar HAM. Keempat, faktor lingkungan dalam hal ini tingkat keramaian publik.
Analisis Putusan Kasasi Jessica Kumala Wongso tanpa Dilakukan Otopsi Menyeluruh (Studi Putusan Nomor 498K/PID/ 2017) Muhammad Pasya Rahmatullah; Ruben Achmad; Abdul Latif Mahfuz
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4247

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Analisis Putusan Kasasi Jessica Kumala Wongso Tanpa Dilakukan Otopsi Menyeluruh (Studi Putusan Nomor 498K/PID/ 2017). Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa   Meskipun otopsi menyeluruh adalah prosedur yang sangat penting dalam kasus kematian tidak wajar dan seharusnya tidak boleh dihindari tanpa alasan yang lebih kuat, karena tantangan dan sensitivitas yang dihadapi dalam kasus Mirna menunjukkan perlunya pendekatan yang seimbang antara kepentingan hukum dan sensitivitas budaya atau sosial. Ini mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum pidana yang melibatkan aspek forensik dan hak-hak individu. Belum lagi hal ini di dukung oleh proses kematian Mirna yang diindikasikan terkena racun sianida, tentu sudah seharusnya dilakukan otopsi tidak hanya visum saja. Seharusnya dalam kasus ini pihak keluarga tidak menghalangi dilakukannya otopsi secara menyeluruh, untuk mengetahui penyebab kematian yang lebih komprehensif, bukan hanya bagian tertentu saja, dimana hasilnya tentu masih bisa diperdebatkan. Pendekatan sosiologis dalam menganalisis vonis Jessica Kumala Wongso membantu memahami bagaimana keadilan diterima dan dipersepsikan dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini melibatkan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai budaya dan norma sosial membentuk pandangan terhadap keputusan hukum, serta bagaimana status sosial dan media mempengaruhi persepsi publik. Dengan melihat semua faktor ini secara bersamaan, tinjauan sosiologi memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dampak dari kasus ini pada individu dan komunitas yang terlibat. Media dan opini publik sangat berperan besar dalam mempengaruhi keputusan hakim sebagaimana di ketahui di awal putusan media dan publik menggiring opini Jesicalah pelakunya dengan berbagai alasan yang sifatnya subjektif. Namun setelah beberapa tahun Jesica dihukum dan munculnya film dokumenter tentang Jesica, pola pikir publik jadi berubah dan menginginkan Jesica bebas dan menginginkan peninjauan kembali.
Studi Putusan Pidana Tambahan Kebiri Dalam Hukum Positif Indonesia Muhamad Novrianto; Ruben Achmad; Abdul Latif Mahfuz
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4249

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Studi Putusan Pidana Tambahan Kebiri Dalam Hukum Positif Indonesia. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, dimana pendekatan ini digunakan untuk menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam dasar pertimbangannya memberikan hukuman tambahan kebiri kimia terhadap terdakwa hanya berdasarkan atas keterangan terdakwa sendiri yang mengakui telah melakukan perbuatan tersebut terhadap 9 (sembilan) korban anak yang berbeda. Namun, keterangan ini tidak ditindaklanjuti oleh majelis hakim untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna mencari dan menggali kebenaran materiil sesuai dengan ketentuan dan aturan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian putusan majelis hakim dengan syarat-syarat pemidanaan hukuman kebiri kimia yang seharusnya diterapkan, serta tidak memenuhi standar yang tepat dalam menjatuhkan pemberatan hukuman kepada terdakwa. Pemberlakuan hukuman kebiri dan/atau pemasangan chip secara selektif bagi pelaku yang memenuhi kriteria tertentu bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan mencegah terjadinya kekerasan seksual berulang.
The Authority of the Selection Working Group in the Implementation of the Direct Appointment Method in the Procurement of Consulting Services: A Legal Perspective at the Palembang Aviation Polytechnic Abdul Latif Mahfuz; Dedy Aryanto; Romli SA; Saparyanto
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6466

Abstract

Procurement of goods and services in the public sector requires special attention to compliance with applicable laws and regulations, especially in terms of implementing procurement methods. One method used is direct appointment, which allows the Selection Working Group to appoint service providers without going through an open auction, with certain conditions. This study aims to analyze the authority of the Selection Working Group in implementing direct appointment in the procurement of consulting services at the Palembang Aviation Polytechnic, as well as to examine its implementation from the perspective of applicable law. This study uses a normative legal method with a statutory approach and case studies, involving an analysis of related laws and regulations, procurement documents, and interviews with related parties. The results of the study indicate that although direct appointment can be applied under certain conditions, its implementation at the Palembang Aviation Polytechnic often experiences obstacles in terms of transparency and accountability. This study also found that the authority of the Selection Working Group needs to be strengthened with stricter supervision to ensure that legal principles are maintained. The recommendations put forward are the need to improve understanding and training for members of the Selection Working Group and improvements in internal oversight mechanisms to optimize the implementation of procurement in accordance with legal provisions.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK: STUDI KASUS TAWURAN DI KOTA PALEMBANG Diki Vinal; Ardiyan Saptawan; Abdul Latif Mahfuz
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.18737

Abstract

Penanganan tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak, khususnya dalam kasus tawuran, memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus tawuran yang melibatkan anak-anak di Kota Palembang. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi peran RJ dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pelaku dan korban, serta dampaknya terhadap perubahan perilaku anak sebagai pelaku tindak kekerasan. Metode penelitian yang digunakan mencakup wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam implementasi RJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RJ memberikan peluang bagi pelaku untuk memahami akibat dari tindakannya serta memperbaiki hubungan dengan korban, namun dihadapkan pada tantangan dalam hal penerimaan masyarakat dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini menyarankan agar strategi RJ lebih dipromosikan dan dilengkapi dengan pelatihan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat untuk mendukung implementasinya secara efektif dalam konteks penanganan tawuran oleh anak-anak
TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM PENAMBANGAN ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Irawan Adi Chandra; Saipuddin Zahri; Abdul Latif Mahfuz
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21496

Abstract

Penambangan ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus meningkat dan banyak melibatkan korporasi sebagai pelaku utama. Fenomena ini menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian negara, serta konflik sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus penambangan tanpa izin (ilegal), serta meninjau efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian di wilayah tersebut. Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, penegakan hukumnya masih menemui berbagai kendala, seperti pembuktian keterlibatan direksi, lemahnya koordinasi antarpenegak hukum, serta pengaruh kekuasaan dan ekonomi dari korporasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen hukum pidana korporasi, pelatihan aparat penegak hukum, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum untuk menekan angka penambangan ilegal secara signifikan.
Implementation of Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security Regarding the Imposition of Criminal Sanctions for the Transfer of Fiduciary Collateral Objects Suhardi; Hambali Yusuf; Abdul Latif Mahfuz; Habiburrahman
NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/negrei.v5i2.13232

Abstract

Many fiduciary grantors, such as individual debtors, are unaware that transferring fiduciary collateral objects without written permission constitutes a criminal offense. They often perceive the collateral as entirely their own property. Such criminal acts are frequently committed without malicious intent (mens rea), which has sparked debates regarding their treatment under criminal law. This study examines the implementation of Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, particularly in relation to the imposition of criminal sanctions for the transfer of fiduciary collateral objects without the written consent of the fiduciary recipient. The primary focus of this research is to assess the effectiveness of the application of this criminal provision in practice, as well as to identify both legal and non-legal obstacles in the enforcement process. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach, employing both primary and secondary legal materials. The findings indicate that Article 36 of the Fiduciary Security Law is no longer relevant, and that the imposition of criminal sanctions for the transfer of fiduciary collateral objects does not yet reflect a sense of justice. Criminal sanctions against fiduciary grantors who transfer fiduciary collateral are regulated under Article 36 of Law No. 42 of 1999; however, third parties (i.e., receivers or buyers of the collateral) are not regulated under this law. As a result, fiduciary recipients often feel disadvantaged. However, with the verdict of the Kebumen District Court Number 50/Pid.B/2019/PN.Kbm dated April 11, 2019, the perpetrator of the offense of receiving fiduciary collateral objects (i.e., fencing) can now be prosecuted under Article 480 of the Indonesian Criminal Code (KUHP).
Co-Authors Ardiyan Saptawan Dedy Aryanto Diki Vinal Habiburrahman Hambali Yusuf Harri Putra Makmur Irawan Adi Chandra M. Novrianto Muhammad Pasya Rahmatullah Romli SA Ruben Achmad Ruben Achmad Saipuddin Zahri Saparyanto Suhardi