Desy Arisandi
Penggiat Pemilu dan Demokrasi

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN PEMUDA DALAM DEMOKRASI DI ERA 4.0 Desy Arisandi; Visman Visman; Hadrian Indra Mapa
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 1, No 02 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v1i02.35370

Abstract

Penelitian ini menlihat bagaimana peran pemuda dalam mengawal demokrasi yang sehat pada era 4.0. Dalam konteks daerah atau negara yang melaksanakan Pilkada dan Pemilihan  umum (Pemilu) 2024 akan menjadi panggungnya para pemuda dalam menentukan pemimpin Indonesia masa depan. Hal ini karena mereka yang masuk generasi Z akan bertindak sebagai pemilih mayoritas. Bersama dengan generasi milenial, generasi Z memperoleh porsi terbesar dari daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 dengan persentase sekitar 40%-50% keseluruhan DPT. Adanya bonus demografi di satu sisi membuat suara pemuda jelas dianggap sangat menentukan dalam Pemilu 2024.   Momentum ini juga seyogianya mendorong para pemuda untuk berkiprah melalui peran aktifnya di lapangan. Pemuda perlu ambil bagian dalam perannya untuk menciptakan dan mensukseskan hajat demokrasi yang sehat alih-alih berpangku tangan karena merasa suara pemuda sebagai suara mayoritas.
PERAN PEREMPUAN DALAM DEMOKRASI, MANFAAT, FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT Desy Arisandi; Hasrun Hasrun; Ijang Asbar
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 2, No 01 (2021): Edisi Maret
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/calgovs.v2i01.35366

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam politik berarti dapat membuka akses bagi perempuan secara luas untuk dapat ikut menentukan kebijakan publik yang dapat berefek dalam jangka waktu panjang . Pembagian peran gender secara biologis antara laki-laki dan perempuan dibangun di atas konstruk budaya patriarkis. Interpretasi agama yang disalahartikan merupakan hambatan karir perempuan dalam politik, sehingga perempuan berpartisipasi di wilayah politik tidak mendapatkan dukungan dari lingkungannya atau bahkan dirinya sendiri.Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan konsep partisipasi politik Samuel Hutington dan Joan M Nelson (1994). kemudian teknik pengumpulan data ini, melalui data primer dan data sekunder, data primer yaitu berupa wawancara dengan pihak terkait, sedangkan sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian.Hasil dari penelitian menemukan bahwa Hak Konstitusi dan hak politik perempuan meliputi Hak-hak sipil, meliputi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak kebebasan beragama, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak bebas dari penyiksaan dan perbudakan. Hak-hak sosial, antara lain hak pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, hak memilih, dan hak menentukan. Hak-hak politik, antara lain hak memilih dan dipilih, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak mendirikan partai politik, hak mendapatkan jabatan dalam pemerintahan, dan hak ikut mengawasi jalannya pemerintahan