Maesaroh Maesaroh
Program Studi Administrasi Publik

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENILAIAN INOVASI TELUNJUK SAKTI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI Widia Nur Khasanah; Nina Widowati; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 2: April 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i2.38177

Abstract

Telunjuk Sakti merupakan inovasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk mengatasi masalah administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis tipologi dari Telunjuk Sakti, (2) menilai bagaimana pelaksanaan Telunjuk Sakti, (3) mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat Telunjuk Sakti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam tipologi inovasi menurut Halvosen yakni a new or improved service, process innovation, administrative innovation, system innovation, conceptual innovation, dan radical change of rationality, Telunjuk Sakti paling sesuai dengan tipologi system innovation, ditunjukkan dari terpenuhinya kriteria perubahan sistem yang memberikan dampak secara keseluruhan pada penyelenggaraan pelayanan. Berdasarkan penilaian lima atribut inovasi menurut Rogers yakni relative advantage, compability, complexity, triability, dan observability, Telunjuk Sakti dinilai sudah baik sebagai inovasi pelayanan publik, terbukti dengan keuntungan dan dampak positif yang dibawa oleh Telunjuk Sakti. Sayangnya masih ada kendala dalam menggunakan aplikasi Telunjuk Sakti berupa kendala teknis sehingga harus tetap ada perbaikan seperti upgrade aplikasi. Faktor pendorong Telunjuk Sakti ialah kemampuan sumber daya manusia (SDM), teknologi, manajemen risiko, dan tekanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya tekanan dan gangguan administratif serta jaringan internet.
ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM PROGRAM KEBIJAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG Abigail Monica Natali Manumpil; Nina Widowati; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41196

Abstract

Kasus KDRT di Kota Semarang merupakan penyumbang angka kasus kekerasan terbesar sebanyak 437 kasus dari tahun 2019 hingga 2022. Dalam menjalankan program pencegahan KDRT maka diperlukan kolaborasi antar stakeholders agar dapat terlaksana lebih efektif dan optimal. Kerja sama antar stakeholders untuk mengatasi KDRT di Kota Semarang diperlukan namun masih ditemukan kurang optimal untuk mencegah kasus KDRT terjadi di Kota Semarang. Stakeholders terkait adalah DPPPA Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, Tim Penggerak PKK Kota Semarang, dan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik stakeholders serta faktor yang menghambat kolaborasi stakeholders dalam program pencegahan KDRT di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis karakteristik stakeholders menggunakan teori Bryson yang melihat kepentingan, sumber daya, saluran, kemungkinan partisipasi, tingkat pengaruh, implikasi dan aksi. Dalam melihat faktor penghambat kolaborasi stakeholders digunakan teori Sudarmo yang terdiri dari budaya organisasi, sistem kerjasama, dan kepentingan stakeholders. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik stakeholders yang berpotensi menolak KDRT adalah DPPPA Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, TP PKK, dan YKKS. Sedangkan yang berpotensi untuk mendukung adalah Dinas Sosial Kota Semarang. Faktor penghambat yang ditemukan adalah budaya organisasi Dinas Sosial yang terlalu berpedoman dengan peraturan, adanya sistem kerja sama yang terlalu bergantung dengan arahan stakeholders utama, perbedaan persepsi serta semangat stakeholders, dan budaya patriarki.