Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Jurnal Hukum Lex Generalis Journal Equity of Law and Governance Journal of Law & Policy Review
syofiaty lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peran dinas pendidikan dalam mengatasi kasus kehamilan siswa tentang siswa persfektif fiqh siyasah M. Bima Sakti; Syofiaty Lubis
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322853

Abstract

Siswa merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan perhatian secara khusus, karena seorang siswa merupakan generasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan di masa yang akan datang. Dalam Konteks siswa yang hamil pada saat menjalani pendidikan di sekolah seharusnya mendapatkan jaminan serta perlindungan untuk tetap melanjutkan pendidikannya disekolah. Namun realitanya banyak sekolah yang langsung memberikan hukuman berat bahkan pemecatan terhadap siswa tersebut dari sekolah, tentu hal ini sangatlah bertentangan dengan Amanat UUD RI pada pasal Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah Wajib membiayainya”. Maka melalui regulasin ini Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di tingkat daerah harus berperan dalam menjamin keberlangsungan pendidikan terutama bagi siswa yang hamil saat masih berstatus aktif disekolah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui peran dinas pendidikan tentang siswa yang hamil dengan status aktif sebagai pelajar dan pandangannya terhadap Fiqh siyasah. Hasilnya menunjukkan bahwa melallui beberapa kajian teori yang ada maka peneliti menyimpulkan adapun peran dinas pendidikan sebagai berikut: 1) Menyeragamkan Tatat Tertib Sekolah, 2) Meningkatkan Supervisi serta 3) Melakukan Pembinaan terhadap Siswa yang Hamil
Analisis Sengketa Pengangkatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/G/2023 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 M. Syarif Perdana; Syofiaty Lubis
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 2 (2024): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i2.795

Abstract

Disputes related to the appointment of village heads are an issue that often arises in the context of village government in Indonesia. This study aims to examine the conflict of closing village heads based on the Decision of the State Administrative Court (PTUN) of Medan Number 43/G/2023, with the approach of Fiqh Siyasah and Village Law Number 6 of 2014. The research uses a case study method with a qualitative and descriptive-analytical (normative-juridical) approach. This article also reviews the legal and social impact of the PTUN decision, as well as provides recommendations for future improvements in village governance. The findings of the study show that the Medan State Administrative Court canceled the decision of the South Tapanuli Regent because it was considered to violate the principles of good governance. In the perspective of Fiqh Siyasah (Qadha'iyyah), this decision is in accordance with the values of justice (al-'adl), legal certainty (al-yaqin), and benefit (maslahah) in the administration of the islamic government.
Legal Analysis of The Role of Mediators in The Sibolga Religious Court in Minimizing Divorce Rates Chairun Nabila; Syofiaty Lubis
Journal Equity of Law and Governance Vol. 6 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.6.1.10629.97-102

Abstract

This study aims to analyze the role of mediators in the mediation process of divorce cases at the Sibolga Religious Court and the effectiveness of mediation efforts in minimizing the divorce rate. Based on data from the Sibolga Religious Court, there was a significant increase in the success rate of mediation in 2021 and 2022. In 2021, from a target mediation success rate of 5%, the realization reached 11.36%, more than double the initial target. In 2022, the success of mediation increased again, reaching 20%, aligning with the set target. In addition, the number of divorce cases decreased from 142 cases in 2021 to 127 cases in 2022. This type of research uses qualitative research with data collection techniques through in-depth interviews with mediators and direct observation to the Sibolga Religious Court and relies on legal documents, mediation reports, related laws and regulations, journals, books, and other relevant articles. The results of the study show that mediators have an important role in facilitating communication and negotiation between the parties to the case, helping them reach a peaceful agreement without having to proceed with the divorce. The increase in mediation effectiveness can be attributed to a variety of factors, including mediator training, a more personalized approach, and increased public awareness of the importance of mediation. In conclusion, mediation at the Sibolga Religious Court has proven to be effective in reducing the divorce rate, and with a more intensive strategy, mediation has greater potential to resolve family conflicts.
Perlindungan Korban Kejahatan Perang Ditinjau dari Hukum Humaniter (Analisis Konflik Gaza dan Israel) Tika Puspita Sari; Syofiaty Lubis
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1044

Abstract

Konflik bersenjata antara Israel dan Gaza yang meningkat sejak Oktober 2023 telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, terutama dari kalangan penduduk sipil. Hukum Humaniter Internasional (HHI) hadir sebagai seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata dan memberikan perlindungan terhadap korban perang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perang berdasarkan HHI serta mengkaji implementasinya dalam konflik Gaza–Israel. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pelanggaran HHI dalam konflik Gaza–Israel, kajian yang secara khusus menelaah kesenjangan antara norma perlindungan korban perang dan implementasinya dalam konflik kontemporer masih terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban perang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang menekankan prinsip kemanusiaan, pembedaan (distinction), proporsionalitas, dan kebutuhan militer. Analisis hukum menemukan bahwa pelanggaran terhadap prinsip pembedaan dan proporsionalitas merupakan bentuk pelanggaran HHI yang dominan, yang tercermin melalui serangan terhadap warga sipil, fasilitas kesehatan, serta pembatasan bantuan kemanusiaan. Sebagai novelty, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara pengaturan HHI dan implementasinya di lapangan akibat lemahnya mekanisme akuntabilitas internasional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian HHI mengenai efektivitas perlindungan korban perang serta memberikan rekomendasi bagi penguatan penegakan hukum internasional dalam konflik bersenjata modern.
Co-Authors Chairun Nabila M. Bima Sakti M. Syarif Perdana Tika Puspita Sari