syofiaty lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran dinas pendidikan dalam mengatasi kasus kehamilan siswa tentang siswa persfektif fiqh siyasah M. Bima Sakti; Syofiaty Lubis
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322853

Abstract

Siswa merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan perhatian secara khusus, karena seorang siswa merupakan generasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan di masa yang akan datang. Dalam Konteks siswa yang hamil pada saat menjalani pendidikan di sekolah seharusnya mendapatkan jaminan serta perlindungan untuk tetap melanjutkan pendidikannya disekolah. Namun realitanya banyak sekolah yang langsung memberikan hukuman berat bahkan pemecatan terhadap siswa tersebut dari sekolah, tentu hal ini sangatlah bertentangan dengan Amanat UUD RI pada pasal Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah Wajib membiayainya”. Maka melalui regulasin ini Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di tingkat daerah harus berperan dalam menjamin keberlangsungan pendidikan terutama bagi siswa yang hamil saat masih berstatus aktif disekolah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui peran dinas pendidikan tentang siswa yang hamil dengan status aktif sebagai pelajar dan pandangannya terhadap Fiqh siyasah. Hasilnya menunjukkan bahwa melallui beberapa kajian teori yang ada maka peneliti menyimpulkan adapun peran dinas pendidikan sebagai berikut: 1) Menyeragamkan Tatat Tertib Sekolah, 2) Meningkatkan Supervisi serta 3) Melakukan Pembinaan terhadap Siswa yang Hamil
Analisis Sengketa Pengangkatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/G/2023 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 M. Syarif Perdana; Syofiaty Lubis
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 2 (2024): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i2.795

Abstract

Disputes related to the appointment of village heads are an issue that often arises in the context of village government in Indonesia. This study aims to examine the conflict of closing village heads based on the Decision of the State Administrative Court (PTUN) of Medan Number 43/G/2023, with the approach of Fiqh Siyasah and Village Law Number 6 of 2014. The research uses a case study method with a qualitative and descriptive-analytical (normative-juridical) approach. This article also reviews the legal and social impact of the PTUN decision, as well as provides recommendations for future improvements in village governance. The findings of the study show that the Medan State Administrative Court canceled the decision of the South Tapanuli Regent because it was considered to violate the principles of good governance. In the perspective of Fiqh Siyasah (Qadha'iyyah), this decision is in accordance with the values of justice (al-'adl), legal certainty (al-yaqin), and benefit (maslahah) in the administration of the islamic government.