Sri Subekti
Kantor NOTARIS & PPAT

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pentingnya Peran Masyarakat dalam Amdal Demi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Putusan Mk No. 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Judical Riview Uu No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sri Subekti
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia merupakan Negara yang dalam pembangunannya mengedepankan konsep aspek lingkungan hidup yang baik dan sehat tercantum dalam konstitusi Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Oleh sebab itu dalam konsep pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia harus terdapat Izin Amdal. Salah satu hal didalam UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 yang memunculkan masalah adalah dihapusnya pasal mengenai kewajiban Izin Lingkungan, dalam UU Cpta Kerja Izin Lingkungan tidak diatur secara tegas. Namun, untuk mendapatkan izin berusaha, pemohon harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan. Izin Lingkungan yang terdapat dalam UUPPLH diubah substansinya menjadi persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja. Permasalahan yang terdapat dalam artikel ini mengkaji perihal lingkungan hidup yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, mengkaji isu perizinan lingkungan yang kaitannya dengan hak manusia, serta memberikan saran terhadap perbaikan mengenai lingkngan hidup dalam UU Cipta Kerja berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dengan hasil sidang mengungkap fakta pembentuk UU Cipta Kerja tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat. Meskipun UU Ciptka Kerja tetap berlaku secara bersyarat, namun jika dalam waktu 2 tahun UU Cipta Kerja tidak melakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja akan dinyatakan inskonstitusional. Sehingga revisi UU Cipta Kerja pasca Putusan MK terkait lingkungan hidup yang harus mengedepankan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, khususnya dengan mengakomodir terakait kewajiban izin lingkungan berupa Amdal.
Pentingnya Bentuk Akta Notaris Dalam Akta Perbankan Syari’ah Terhadap Perlindungan Hukum pada Nasabah (Muhil) yang Berkeadilan di Indonesia Sri Subekti
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkembangnya bisnis ekonomi di Indonesia dewasa ini, khususnya di bidang perbankan tidak hanya di sistem bidang konvensional saja, melainkan sudah merambat keranah bisnis ekonomi sistem syari’ah. Warga Negara Indonesia mayoritas berkeyakinan Muslim, sehingga akan semakin menarik pangsa pasar untuk mengambil bagian dalam bisnis ekonomi syari’ah. Sistem perbankan syari’ah merupakan sistem perbankan yang belum lama berlangsung di Indonesia, sehingga menjadi peluang besar untuk melahirkan berbagai bentuk permasalahan dalam praktek yang kemudian merugikan pihak nasabah selaku konsumen utama bank syari’ah. Kehadiran Notaris syari’ah hingga saat ini masih dibutuhkan di Indonesia, karena yang dibutuhkan adalah format akta Perjanjian Baku dengan ketentuuan-ketentuannya berfokus pada ekonomi syari’ah, sehingga dapat menjamin kepastian hukum serta keamanan masyarakat dalam bertransaksi syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yang akan memperkuat teori kepastian hukum, perlindungan hukum, kemanfaatan dan keadilan. Maka kesimpulan yang didapatkan kebutuhan terhadap notaris syari’ah sangat penting.