<![CDATA[Muhammad Al Ghiffary, Budi Santoso, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: zzzabdurrohman@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kepastian hukum dari perjanjian pra kontrak dengan menggunakan sebuah doktrin dari negara common law yakni doktrin promissory of estoppel. Perjanjian Pra kontrak merupakan sebuah janji yang disampaikan salah satu pihak kepada pihak lain dalam perundingan (preliminary negotiation) dengan harapan pihak lain menerima janji tersebut dan kontrak di antara para pihak yang berunding dapat terwujud. Penting halnya nya bagi mahasiswa hukum melakukan suatu penelitian atau riset secara komprehensif mengenai seusatu yang memiliki kemungkinan reliance loss karena tidak adanya kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka skripsi ini mengangkat rumusan masalah mengenai: Apa urgensi pengaturan doktrin promissory estoppel di Indonesia? Dan Bagaimana pengaturan doktrin promissory estoppel yang berkepastian hukum? Perundingan atau negosiasi prakontrak merupakan tahapan dalam pembentukan suatu kontrak (formation of a contract). Kedudukan prakontrak dalam sistem hukum kontrak Indonesia belum diakui, hal ini ditandai dengan Indonesia masih menganut teori klasik hukum kontrak dimana asas itikad baik tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra kontrak karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu serta tidak adanya pengaturan khusus mengenai prakontrak sebagai tahapan pembentukan suatu kontrak (formation of a contract), padahal di negaranegara maju, prakontrak telah diatur sedemikian rupa baik melalui legislasi maupun penerapan doktrin hukum yang relevan. dengan adanya doktrin promissory of estoppel, perjanjian belum memenuhi syarat hal atau objek tertentu dalam hal ini pra perjanjian, dapat melindungi pihak yang telah menaruh suatu kepercayaan terhadap pihak lain dalam proses pelaksanaan negosiasi yang menyebabkan dia melakukan perbuatan hukum tertentu (rechtshandeling) dan menyebabkan lahirnya reliance loss. Kata Kunci : Urgensi, Doktrin, Promissory of Estoppel ABSTRACT This research investigates the issue regarding the legal certainty of a pre-contract agreement referring to the doctrine that common law countries adhere to, the promissory of estoppel. A precontract agreement represents a promise given by a party to another party in preliminary negotiation with the expectation that the other party concerned accepts the promise and the contract between the two parties takes place. It is essential for law students to conduct comprehensive research on matters regarding the reliance loss probability due to the absence of legal certainty. Departing from this issue, this research aims to investigate: what is the urgency in the regulation of the doctrine of promissory estoppel in Indonesia? And how is this doctrine regulated without ruling out the need for legal certainty? Negotiation over a pre-contract agreement serves as a stage in the formation of a contract. The position of pre-contract-related matters in the legal system in Indonesia is not recognized, recalling that Indonesia still refers to the classic theories of contract law, where the principle of good faith does not protect aggrieved parties at the pre-contract level because a contract has not fulfilled certain requirements and there is no specific regulation concerning contracts as part of the stage of the formation of a contract. However, in developed countries, a pre-contract is appropriately governed by legislation or the application of relevant legal doctrines. The presence of the doctrine of promissory of estoppel, regarding an agreement that does not fulfill a particular object or matter called a pre-contract, can protect the party that has trust in another party in the process of a negotiation that triggers the party to take a legal action (rechtshandeling) causing reliance loss. Keywords: Urgency, Doctrine, Promissory of Estoppel]]>
