<![CDATA[Pada tahun 2010-2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan programpengadaan 1.000 kapal penangkap ikan ukuran 30 GT atau yang dikenal dengan sebutan Inka(kapal) Mina (ikan) untuk untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. ProgramKKP ini dinilai belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasuspengadaan kapal ikan yang bermasalah dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)dibeberapa daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan terkaitpengadaan kapal penangkap ikan ialah DKP Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan objek daripenelitian ini. Permasalahan yang dihadapi ialah keterlambatan pembuatan kapal. Oleh karenaitu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar dari permasalahanpengadaan kapal dengan melihat kesesuaian proses pengadaan kapal di DKP Provinsi SulawesiUtara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta penyebab dari keterlambatanpembuatan kapal.Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan tipe eksploratoris. Pengumpulan datadilakukan melalui dokumentasi, wawancara (open-ended), dan observasi langsung. Pemilihanpartisipan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan denganreduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian menunjukan proses pengadaan kapal di DKP Prov. Sulut mulai dari tahappersiapan, pelaksanaan, penandatanganan hingga pelaksanaan kontrak berjalan sesuai denganPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Keterlambatan pembuatan kapal terjadi pada pihakpenyedia. Penyebab keterlambatannya yaitu; kurangnya pengalaman perusahaan yangberdampak pada kurangnya tenaga ahli; keterlambatan pengiriman bahan baku; dan kondisi alamyaitu curah hujan yang tinggi. Akibat dari keterlambatan pengerjaan kapal menimbulkanbeberapa temuan berupa ketidakcocokan tanggal serah terima dan sea trial pada dokumen beritaacara dengan tanggal foto-foto hasil serah terima dan sea trial yang diambil, ketidaksesuaianukuran kapal, ketidaksesuaian perhitungan denda keterlambatan, dan adanya ambiguitas peranpada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).]]>
