<![CDATA[Dengan adanya desentralisasi yang ada di Indonesia, daerah memiliki kesempatan dan keleluasaan untuk melaksanakan urusan pemerintahannya secara mandiri termasuk dari segi keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan dapat meminimalkan ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut kemudian mendorong ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SJ/2012 yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk menampilkan informasi dokumen pengelolaan keuangan daerah di website resminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada setiap pemerintah daerah se-Jawa. Penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan empat kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan, dan frekuensi pengungkapan dari dokumen pengelolaan keuangan daerah yang ada di website resmi. Penilaian tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki indeks transparansi tertinggi pada tahun 2015 sedangkan Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki indeks transparansi terendah pada tahun 2015. Untuk tahun 2016, Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks transparansi tertinggi sedangkan Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki indeks transparansi terendah. Hasil pengkategorian menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan bahwa hanya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang termasuk dalam kategori sufficient pada tahun 2015 sedangkan untuk tahun 2016, seluruh pemerintah daerah di Jawa termasuk dalam kategori insufficient. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah di Jawa.Secara umum, pemerintah kabupaten/kota di Jawa yang memiliki indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, kekayaan pemda yang lebih tinggi, kompetisi politik yang lebih rendah, press visibility yang lebih tinggi, dan Indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa yang indeks transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah.]]>
