<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 61 pemerintah daerah di Kalimantan dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) ketepatan waktu pengungkapan dan (4) frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing website resmi pemerintah daerah tersebut. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan menggunakan 29 indikator untuk tahun anggaran 2015 dan 27 indikator untuk tahun anggaran 2016.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik tahun 2015 maupun 2016, indeks transparansi tertinggi diraih Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Kabupaten Mahakam Hulu menjadi pemerintah daerah dengan indeks transparansi terendah. Dari 61 website resmi pemda yang dijadikan objek penelitian, rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kalimantan ialah sebesar 12,67% pada tahun 2015 dan turun menjadi 9,42% di tahun 2016. Selain itu, hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah daerah di Kalimantan baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup transparan (insufficient).Karakteristik yang dapat menjadi pembeda tingkat transparansi pemda peraih indeks transparansi tertinggi dan terendah adalah: (1) jumlah penduduk, (2) total aset pemerintah daerah, (3) jumlah anggota DPRD, (4) umur administratif pemda, (5) rasio PAD, (6) total belanja daerah, (7) opini audit BPK, (8) Indeks Pembangunan Manusia dan (9) press visibility]]>
