Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
Soedjari Amari
Universitas Bhayangkara
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PATEN KESENIAN REOG PONOROGO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG HAK PATEN Soedjari Amari
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.377 KB)

Abstract

Reog adalah salah satu budaya daerah Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat, yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Sedangkan paten adalah suatu perlindungan terhadap suatu kekayaan intelektual dan mendapat suatu pengakuan. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Hak Paten dalam Pasal 99 ayat (1) yang berbunyi: “Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan”.
ANALISIS TERHADAP INTEGRASI NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT SETELAH BEBAS DARI RUMAH TAHANAN DESA KARANGLO KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN Soedjari Amari
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol.7 Issue. 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.369 KB)

Abstract

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Pemidanaan adalah suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Penulis akan membatasi penggunaan pidana dalam batas-batasnya dan juga harus diusahakan untuk lebih dahulu menerapkan sanksi-sanksi lain yang tidak bersifat pidana.
Co-Authors