Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Judiciary ( Jurnal Hukum dan Keadilan )
Ina Rosmaya
Universitas Bhayangkara Surabaya

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH LAKARSANTRI: (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 31/PID.B/2021/PN.SBY) Zania Ayu Pitaloka; Ina Rosmaya
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v11i2.127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas ruang lingkup pembatasan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 31/PID.B/2021/PN.SBY serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian disertai pemberatan dalam putusan No. 31/PID.B/2021/PN.SBY. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Metode pendektan dalam penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DITERIMA Nur Windy Bripa Landrawati; Ina Rosmaya
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat ketika melakukan belanja online yaitu terdapat keluhan dari konsumen mengenai kegelisahan karena ketidakpuasan dari barang yang dibeli tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Tetapi dari beberapa konsumen lebih memutuskan untuk pasrah serta tidak mengusahakan mengambil haknya ketika dirugikan oleh pelaku usaha dalam melakukan transaksi online. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan suatu penelitian normatif ditujukan terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Suatu perlindungan yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur mengenai perlindungan hak-hak konsumen serta pemberian ganti rugi maupun penggantian barang atau jasa jika barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN YANG REPRESIF PADA PERISTIWA KERUSUHAN SUPORTER DI KANJURUHAN KABUPATEN MALANG Octavian Dwi Putra; Ina Rosmaya
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.145

Abstract

Perlindungan serta keamanan yang diberikan oleh aparat tidak mampu membendungbanyaknya korban jiwa yang berjatuhan, sehingga dalam tragedi sepak bola yang sudah pernahterjadi, tragedi kanjuruhan merupakan kejadian kelam persepakbolaan di tanah air dengankorban jiwa hingga mencapai lebih dari 100 orang. Namun, ditetapkannya lima tersangkadalam tragedi kanjuruhan menimbulkan berbagai spekulasi public atas putusan hakim terhadappara tersangkanya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisissecara mendalam dan mengetahui mengenai tragedi di stadion Kanjuruhan terhadappertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang represif pada peristiwa kerusuhan suporterdi kanjuruhan kabupaten malang. Metode yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalahmetode empiris,dimana metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam arti kata yangsebenarnya di masyarakat dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja. Akibat dari tragediKanjuruhan lalu, terdapat lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan sedangmenjalankan sidang vonis untuk dijatuhi hukuman yang ditinjau dari Kitab Undang-UndangHukum Pidana. Dalam sidang vonis, terdakwa dijatuhi berbagai vonis yang beragam, mulaidari vonis hukuman penjara bahkan divonis bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa padatragedi Kanjuruhan, pihak keamanan dan keselamatan khususnya Aparat kepolisian masihbelum menerapkan poin-poin regulasi PSSI dan regulasi FIFA dengan benar, aparat hanyamengacu pada peraturan kepolisian dalam mengendalikan massa saat pertandingan Ligasedang berlangsung. Agar tidak terjadi tragedi yang serupa, pihak kepolisian telah menyusunperaturan kapolri no. 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga,yang berisi prosedur pengamanan yang lebih detail dengan mempertimbangkan regulasi FIFAdalam penyusunannya, sehingga kompetensi olahraga khususnya sepakbola menjadi lebihefektif.
TANGGUNG JAWAB HUKUM OLEH AGEN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KASUS MIS-SELLING PRODUK ASURANSI JIWA UNIT LINK Aurellia Mutiara Rachellino; Ina Rosmaya
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v13i2.209

Abstract

Selama beberapa tahun belakangan ini, perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan didalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang mengunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini. Hal ini tentu saja menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi, dimana akan semakin luas pasar yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka miliki. Di tahun 2020 ada asuransi jiwa baru yang menghebohkan masyarakat yaitu asuransi jiwa unit link dengan kasusnya yang paling banyak di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat 593 aduan tentang mis-selling produk. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah dari agen perusahaan asuransi yang telah mengambil Asuransi Jiwa Unit Link tersebut dan terkena dampak Mis-selling Produk. Dalam penelitian ini penulis mengenakan metode penulisan yaitu dengan metode Normatif dimana penelitian tersebut mengkaji dokumen dengan menggunakan bahan hukum pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain dengan menggunakan pendekatan konseptual, studi kasus yang mengacu pada undang-undang. Hasil penelitian ini menjelaskan bagai mana perlindungan hukum bagi nasabah dari agen perusahaan asuransi yang telah mengambil Asuransi Jiwa Unit Link tersebut dan terkena dampak Mis-selling Produk.
TINJAUAN HUKUM PIDANA ATAS KELALAIAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERKAIT PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM KASUS PENARIKAN OBAT-OBATAN TERCEMAR Jessica Chelsea Defanthonieta; Ina Rosmaya
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 13 Issue 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v13i1.236

Abstract

Kasus penarikan obat cemaran merupakan isu yang mencemaskan dalam masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggungjawab untuk mengawasi dan memastikan keamanan obat-obatan yang beredar di pasaran. Namun, muncul kasus di mana BPOM terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya, yang berakibat melanggar hak-hak konsumen, serta ketidakpuasan konsumen terhadap suatu merek obat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan hukum pidana terkait lalai nya BPOM dalam kasus penarikan obat cemaran dan dampaknya terhadap hak-hak konsumen, juga bagi pelaku usaha farmasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus-kasus yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan hukum yang berlaku serta menelaah kasus-kasus yang terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan BPOM, termasuk peningkatan komunikasi dan transparansi dengan konsumen, penguatan mekanisme penarikan produk yang tercemar, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Co-Authors Aurellia Mutiara Rachellino Jessica Chelsea Defanthonieta Nur Windy Bripa Landrawati Octavian Dwi Putra Zania Ayu Pitaloka