<![CDATA[Tata cara dan sistem politik demokratis Indonesia serta struktur pemerintahan terdesentralisasi yang memberikan otonomi yang signifikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka. Salah satu aspek demokrasi Indonesia adalah pemilihan langsung pemimpinnya, termasuk presiden dan kepala pemerintahan daerah. Namun, konflik baru-baru ini antara Bupati Indramayu Nina Agustina dan Wakil Bupati Lucky Hakim telah menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas sistem pemilihan langsung. Jurnal ini menyoroti perlunya mencari solusi untuk mencegah konflik antara kepala pemerintahan daerah dan wakil mereka, yang dapat berdampak negatif pada kinerja mereka dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Konflik dapat muncul dari pandangan politik atau kepentingan yang berbeda, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif. Salah satu solusi yang diusulkan adalah untuk memperkuat sistem pemilihan langsung, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan mendorong kolaborasi antara dua pemimpin tersebut. Hal ini juga akan memberikan kesempatan bagi warga untuk memilih pemimpin yang dapat bekerja dengan harmonis dan memprioritaskan kepentingan publik. Perlu dilakukan studi lebih lanjut tentang implementasi sistem pemilihan langsung dan penciptaan konsep kepemimpinan yang harmonis antara kepala pemerintahan daerah dan wakil mereka di Indonesia. Dengan demikian, jurnal ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan sistem pemerintahan yang efektif dan mempromosikan demokrasi di Indonesia.]]>
