Claim Missing Document
Check
Articles

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME DI KOTA SURABAYA Boediningsih, Widyawati; Wijaya, Mikha
Sapientia Et Virtus Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.535 KB) | DOI: 10.37477/sev.v2i2.64

Abstract

Perusahaan perlu melakukan pengembangan produk baru dengan tepat dan menyelaraskan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dengan baik. Salah satu faktornya adalah reklame karena dengan pemasangan reklame suatu perusahaan dapat mengenalkan sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat luas secara tidak langsung. Hal ini dapat meningkatkan hasil penjualan produk suatu perusahaan. Namun sudah terlalu banyak papan reklame yang dibangun di kota ini dan juga banyak terjadi pelanggaran pelanggaran dalam bidang perizinan reklame sehingga mengakibatkan dibongkarnya secara paksa papan reklame oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya. Pelanggaran-pelanggaran itu terjadi oleh karena beberapa hal, misalnya papan reklame tersebut melanggar izin lokasi, terpasang di jalur hijau, tidak ada izin, belum melunasi pajak. Hal ini adalah salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau pemohon.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DISIPLIN Boediningsih, Widyawati; Winarto, Winarto
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 2 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (863.17 KB) | DOI: 10.37477/sev.v1i2.145

Abstract

Penyelenggaraan negara dijalankan oleh pengurus negara yang mempunyai jabatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara berkewajiban besar untuk mengemban tugas tersebut. Namun pada dasarnya banyak PNS tidak dapat dengan baik melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Banyak terjadi pelanggaran disiplin seperti tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, menghabiskan waktu di tempat-tempat perbelanjaan. Oleh karena itu tulisan ini mengkaji pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 kaitannya dengan disiplin PNS dan hambatan-hambatan yang timbul dalam menerapkan kedisiplinan PNS. Kendala dalam penerapan disiplin PNS adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diamanatkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperbanyak pengawasan dan perlunya ketegasan para pejabat dalam memberikan sanksi.
Bankruptcy Statement And The Law Consequences Suwardi Suwardi; Widyawati Boediningsih
THE SPIRIT OF SOCIETY JOURNAL : International Journal of Society Development and Engagement Vol 1 No 2 (2018): March 2018
Publisher : LPPM of NAROTAMA UNIVERSITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.518 KB) | DOI: 10.29138/scj.v1i2.600

Abstract

Problems bankruptcy it is important in gave a legal certainty related to wealth of company .The certainty applied with article 22 bankruptcy code who said that since decision statement of bankruptcy spoken each a lawsuit who carried out by third not going to be covered unless that thing it would bring terms of advantages wealth it self. It is also the act of bankruptcy winners give rights to creditors and parties that other concerned parties to ask for a request for the cancellation of over legal action a debtor.
The Power of Law To Buy Land A Knock-Off Who Is Not Recognized For Sale Bought It By A Vendor’s Heir Tutiek Retnowati; Widyawati Boediningsih
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 17 No. 4 (2022): March
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v17i4.89

Abstract

This study aims to findout and analyzed the form of proof of Proof in the deed Onderhands has the same power as an authentic deed if the content of the deed is not denied by the parties or in the other words acknowledge and do not deny the truth of what is written and the signatures of the parties in the agreement.  The research method in this study uses normative research methods and uses a statute approach and conceptual approach. The result of this research is that in accordance with article 1857 BW, The power of proof of a deed underhand can be equated with an authenthic deed.  A Buying and Selling  agreement using a deed onderhands is valid if examined in article 1320 BW because it has fulfilled the elements in the legal requirements of the agreement.  Second, Efforts to resolve disputes that can be carried out by the buyers is by filling a lawsuit for default at the distirct court, because the absolute requirement for making a Buying and Selling deed (AJB) by PPAT must be attended by the parties concerned. The panel of judges can issue a decision by giving permission to the buyer to register Petok D through a Buying and Selling in order to be able to take care of the transfer of name without the participation of the heirs in order to register a certificate of Land rights at the office of the national defense Agency.
Delegation of Authority for Secondary Education Management Aspects of Regional Assets / Property at the East Java Provincial Education Office Siswoko Andianto; Widyawati Boediningsih
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 17 No. 3 (2021): December
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v17i3.112

Abstract

After the enactment of the Law 23/2014 as the new regional government law (UU Pemda), the government formulates new regulations related to changes in the concurrent division of government affairs between the central government and regional governments. The purpose of this study is to describe the implementation of the transfer of authority to manage secondary education from the point of view of the aspect of management of regional assets / assets in the East Java provincial education office and the problems in the transfer of authority to manage secondary education from the point of view of the aspect of managing regional assets / property in the provincial education office. East Java. Nornative empirical research methods. Basically, it is an amalgamation of a normative legal approach with the addition of various empirical elements. The result of the research is that the Field Verifier Team and the Regional Assistance Team have a central role in overcoming problems related to the transition in the Secondary Education sector, namely by re-correcting the results of data collection and confirming the results of data collection both to the Surabaya City education office concerned and to the Education Office. East Java Province. All local governments, both provincial and district / city, must implement this policy. One of the regions that has also implemented this policy is the Province of East Java. The East Java Provincial Government has specifically implemented the policy of transferring secondary education management as mandated by Law no. 23 of 2014 through the East Java Provincial Education Office.
PENERAPAN PEMBATASAN YUDISIAL (JUDICIAL RESTRAINT) BAGI PELAKU LGBT ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIV/2016) Widyawati Boediningsih; Evan Wijaya
Jurnal HUKUM BISNIS Vol 3 No 2 (2019): Volume 3 no.2, Oktober 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (72.616 KB) | DOI: 10.31090/hukumbisnis.v3i2.973

Abstract

The existence of the Constitutional Court as a constitutional enforcement state institution is required to conduct judicial review of the Constitution State Law. In carrying out its duties and obligations acting in judicial activity as a positive legislator or performing judicial restrictions as a negative legislator.Lesbian, Gay, Bisexual and transgender hereafter abbreviated LGBT is one interesting phenomenon to be studied in terms of juridical. Legal certainty is needed in the solution of the LGBT case that has been rampant in the community
TATA KELOLA PENGEMBANGAN USAHA UMKM BERBASIS SYARIAH suwardi .; Widyawati Boediningsih
Jurnal HUKUM BISNIS Vol 4 No 1 (2020): Vol.4 no.1 April 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31090/hukumbisnis.v4i1.1027

Abstract

Berkembang atau matinya usaha kecil menengah dalam era perdagangan bebas tergantung dari kemampuan bersaing dan peningkatan efisiensi serta membentuk jaringan bisnis dengan lembaga lainnya. Dengan demikian permasalahan yang terjadi bagaimanakah tata kelola usaha UKM sistem syariah dijalankan. Tujuan dalam kegiatan bisnis UKM tidak lepas dari sistem keuangan karena bagaimanapun antara pasar uang dan pasar riil saling terkait dan saling membutuhkan. Akan terjadi transaksi baik sebagai penabung maupun sebagai yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnis UKM). Bisnis UKM bergerak dalam pembiayaan dalam setiap transaksi kredit tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Motode dengan mengkaji berbagai peraturan, literatur yang berhubungan dengan pemasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundangan sehingga tidak tumpang -tindih serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisa diawali dengan kegiatan penelitian dan penelaahan tentang tata kelola pengembangan usaha UKM berbasis syariah Kata kunci: Tatakelola, UMKM, syariah
KEDUDUKAN HUKUM KEPEMILIKAN BENDA CAGAR BUDAYA OLEH WARGA NEGARA ASING Nur Aviv Ma’ruf; Widyawati Setiaboediningsih
Jurnal HUKUM BISNIS Vol 4 No 2 (2020): Vol 4 no 2 Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di Indonesia perlu dilestarikan, dijaga keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejaerah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. Benda cagar budaya seringkali dirusak, dijual, dan dicuri untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Bahkan warga negara asing juga menginginkan kepimilkan tentang benda cagar budaya agar dapat mempunyai benda bersejarah tersebut. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan peraturan yang lebih tegas dalam penanganan warga negara asing yang hendak memilki benda cagar budaya dan perlu kesadaran juga untuk warga Indonesia agar dapat melestarikan benda bersejarah tersebut. Kurangnya kesadaran dari warga negara indonesia tentang benda cagar budaya agar lebih bisa menjaga dari warga yang ingin memilki kepemilikan benda cagar budaya tersebut. Kata Kunci: Benda Cagar Budaya, Kepemilkan, Warga Negara Asing
Analisis Terhadap Putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang terkait dengan Pembatalan Penerapan Pasal 87 ayat (4) UU ASN Ingrid Angelina Lukiro Arif; Widyawati Boediningsih
Esensi Hukum Vol 4 No 1 (2022): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v4i1.119

Abstract

This article or writing aims to analyze the process of resolving employment disputes with respect to civil servants based on applicable laws and regulations and the application of the provisions of article 87 paragraph (4) of Law number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus by state administrative officials. regarding the dishonorable discharge of civil servants in the perspective of the State Administrative Court. In analyzing, the juridical-normative legal research method is used. The data were collected through literature study. and analyzed qualitatively. This study concludes that the Civil Service Dispute Resolution Process with respect to the dismissal of civil servants is carried out by 2 (two) employment dispute resolution routes. In the PTUN Banda Aceh No. 9/G/2018/PTUN-BNA, dated 6 August 2018, the basis for dismissal for committing a criminal act of corruption which was sentenced to imprisonment based on the District Court Decision dated 23 February 2012 for 1 (one) year in prison. The substance of the application of the article in this decision applies Article 87 paragraph (4) letter b retroactively (retroactive principle). The reason for the cancellation is Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution and is contrary to the principle of legal certainty.
Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya Widyawati Boediningsih; Novi Prameswari Regina Dermawan
Education : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol 3 No 2 (2023): Juli : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - Studi Ekonomi Modern

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/education.v3i2.336

Abstract

Human rights (HR) in Indonesia have been regulated and protected by Indonesian laws. However, the implementation of HR in Indonesia still faces various problems, such as HR violations committed by individuals, limited freedom, and inadequate HR enforcement. The history of HR enforcement in Indonesia is lengthy, even since the early independence era. However, the legal politics of HR in Indonesia still needs to be improved so that the rights of every Indonesian citizen can be implemented freely and optimally. Therefore, there is a need for efforts from the government and society to increase awareness of the importance of HR and improve the implementation of HR in Indonesia.