Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wijaya Putra Law Review
Dwi Fitri Annisa Febrianti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PEMULIAAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA Dwi Fitri Annisa Febrianti
Wijaya Putra Law Review Vol 2 No 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v2i1.83

Abstract

Filsafat kebangsaan berfungsi sebagai dasar bagi setiap bangsa.Bangsa dan kehendak rakyat diwujudkan dalam filosofi itu. Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum materil karena mengharuskan setiap peraturan yang bertentangan dengannya segera dicabut jika bertentangan. Dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila disebut sebagai Undang-Undang Dasar Pemerintahan. Hal ini menjadi acuan bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang juga diperlukan untuk menjaga keberlakuan aturan hukum tersebut. Demikian pula kewajiban pejabat pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam parameter pendelegasian wewenang, yang dapat mengakibatkan terbentuknya hubungan hukum antara pemberi dan penerima wewenang. Dalam penelitiannya, Hukum Tata Pemerintahan dipandang dalam konteks tugas pemerintahan dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Ini mencakup aspek hukum kehidupan organisasi pemerintah seperti pemerintah negara bagian dalam hal hubungan hukum antara lembaga negara dan berbagai kompetensi hukum kelembagaan pemerintah negara bagian; susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah; dan akibat hukum bagi organisasi pemerintah di desa dan kecamatan. Ini juga berkaitan dengan aspek penyelesaian perselisihan yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah atau antara pemerintah dan warga negara yang dilindunginya.
Co-Authors