Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kajian Normatif Relevansi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 terhadap Perlindungan Petani di Kabupaten Lombok Timur Burhanuddin, Burhanuddin; Fadil, Lalu Muhammad; Jiwantara, Firzhal Arzhi
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 6 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (769.594 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i6.617

Abstract

Lombok Timur merupakan wilayah yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, yang bahkan segala aspek kebutuhan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Jika dilihat dari struktur sosialnya, petani di Lombok Timur lebih banyak terdiri dari buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian dan petani penggarap yang rata-rata hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha. Cenderung akses modal dan teknologi tergolong masih rendah dalam upaya mengelola lahan pertanian atau sekedar melakukan akitivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengesahan dan Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Lombok Timur terlihat belum memberikan dampak apa-apa bagi kelangsungan hidup petani maupun pembangunan sektor pertanian secara umum.Berdasarkan pada pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yiatu: 1) Indikator perlindungan petani di Lombok Timur yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 sudah cukup memenuhi semua aspek yang menjadi kebutuhan petani. Artinya, secara normatif tidak ditemukan kejanggalan yang bararti yang bisa menjadikan peraturan itu menjadi cacat hukum; 2) Secara normatif, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lombok Timur sudah cocok dengan karakteristik dan kondisi petani.
Legal Certainty-Based Implementation of Exploration and Exploitation Authorization Permits in Iron Sand Mines Fadil, Lalu Muhammad; Septyanun, Nurjannah; Erwin, Yulias; Harun, Rina Rohayu
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 2 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i2.212

Abstract

Iron sand mining in the Dedalpak Block began in 2009 where the authority to grant mining permits ranging from mining business permits (IUP) exploration to mining business permits (IUP) for production operations was issued by the Regent of East Lombok by adhering to article 37 of Law Number 4 of 2009. However, with the enactment of Law Number 32 of 2014 Challenging Regional Governments, the authority of the iron sand mining permit was taken by the NTB Provincial Government, then with the presence of Law Number 3 of 2020 the authority for iron sand mining business licenses by PT. AMG was taken over by the Centre. In its implementation, iron sand mining by PT. AMG with the enactment of Law Number 3 of 2020 has a significant impact on the mining licensing process for iron sand production in the Dedalpak block of East Lombok, where the central government through the Director General of Energy and Mineral Resources requires thirteen conditions so that the IUP for production operations can be obtained by PT. AMG. The company, however, has not been able to meet five requirements, so its license was suspended. Another impact, the community in the Dedalpak block circle resisted by going to race through a series of protests for the mining to be closed, because it caused a large environmental impact.