Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Syariah Hukum Islam Journal of Innovative and Creativity
Hajriana Hajriana
Universitas Bosowa
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI PENYELENGGARAPEMILU MENUJU PESTA DEMOKRASI 2024 Hajriana Hajriana; Riska Riska
Jurnal Syariah Hukum Islam Vol 3 No 2 (2020): Jurnal Syariah Hukum Islam
Publisher : IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Article 28D of the Constitution of the Republic of 1945 Indonesia paragraph (3) which reads, "Every citizen has the right to equal opportunities in government". The composition of women's representation of 30% of the KPU RI and Bawaslu RI election organizers for the 2024 elections has not been fulfilled. So this is considered a setback for the women's representation movement. This research was conducted using normative methods with a statute approach and a conceptual approach approach. So according to data on the percentage of women's representation in every province in Indonesia, none of them have reached the minimum number, even though the presence of women in election organizers has two interests. First, the political interests of women in the public sphere, namely the organizers of elections. Second, the interest of maintaining women's representation at the nomination stage to the electability of women through national, permanent, and independent election organizing institutions
Analisis Hukum Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Perusahaan Media Hajriana Hajriana; Shafira Saodana; Siti Zubaidah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6928

Abstract

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) semakin menonjol dalam lingkungan kerja perusahaan media seiring intensifikasi produksi berita berbasis platform, keterpaparan pekerja media di ruang siber, dan meningkatnya serangan digital yang menarget identitas gender. Artikel ini menganalisis kerangka hukum penanganan KBGO dalam perusahaan media di Indonesia, dengan menempatkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai rujukan utama untuk kekerasan seksual berbasis elektronik, serta menguji keterkaitannya dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE), UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pers (Peraturan Dewan Pers 02/2024), dan modul SOP KBGO AMSI. Data institusional terbaru menunjukkan urgensi penguatan tata kelola: CATAHU Komnas Perempuan 2024 mencatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan dan tren peningkatan laporan KBGO; AJI Indonesia mendokumentasikan 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media sepanjang 2024; sementara riset AMSI–PR2Media menegaskan minimnya kebijakan tertulis dan SOP di perusahaan media. Dengan metode yuridis normatif, hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan KBGO menuntut pendekatan multi-rezim (pidana, ketenagakerjaan, perlindungan data, dan tata kelola pers) serta SOP berperspektif korban yang menjamin kerahasiaan, non-retaliasi, pengamanan bukti digital, dukungan psikososial, dan pendampingan hukum. Artikel merekomendasikan desain SOP terpadu pencegahan–respons–pemulihan yang terintegrasi dengan kebijakan perlindungan data dan keselamatan kerja di perusahaan media, sekaligus menguatkan akuntabilitas organisasi dalam menjaga kebebasan pers dari efek pembungkaman di ruang digital.
Co-Authors Riska Riska Shafira Saodana Siti Zubaidah