Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia
Alan Afriyanto
Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada
Economics, Econometrics & Finance

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Evaluasi Penerapan Metode Segmentasi Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung Alan Afriyanto; Eko Suwardi
Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia JATI Vol 6, No 1: March 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jati.v6i1.17946

Abstract

Penelitian dilakukan untuk menganalisis penerapan metode segmentasi dan menemukan kendala dalam penerapan metode segmentasi. Kebaruan penelitian ini adalah sudut pandang penelitian dari otoritas pajak; menggunakan teori risiko kepatuhan; dan dianalisis dari dua kategori wajib pajak (strategis dan lainnya/kewilayahan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung (KPP Pratama Temanggung) dipilih sebagai studi kasus. Data dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut KPP Pratama Temanggung telah mencoba mengembangkan metode segmentasi berdasarkan SE-07/PJ/2020. Namun, mereka masih menghadapi lima tantangan utama, yaitu validitas data yang rendah; rendahnya pemahaman tentang pajak yang dimiliki sebagian besar wajib pajak; wilayah kerja memiliki medan yang berat; teknologi yang digunakan masih terbatas; dan tidak ada pemetaan pegawai. Secara umum metode segmentasi untuk wajib pajak strategis belum efektif, sedangkan metode segmentasi untuk wajib pajak lainnya sudah efektif meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan temuan tersebut, implikasi dari penelitian ini adalah hasil penelitian mendukung teori risiko kepatuhan; DJP harus segera membuat regulasi terkait kerja sama dengan pemerintah daerah; dan DJP sebaiknya segera menyempurnakan aturan SE-07/PJ/2020.
Co-Authors Eko Suwardi