<![CDATA[This study aimed to analyze the rights of apostate wives divorced by their husbands, focusing on the Klaten Religious Court Number 0082/Pdt.G/2022 / PA decision. Klt. This study aims to fill the gap in Marriage Law No. 1 of 1974, revised into law No. 16 of 2019, and the compilation of Islamic law, which needs to provide detailed regulations on the legal consequences of post-divorce due to apostasy (riddah). This research uses normative juridical methodology (literature research) with a comparative approach to analyze the data. The study found that the decision of the Klaten Religious Court registered as 0082 / Pdt.G/2022 / PA. The Atos recognizes apostasy as one of the causes of the dissolution of marriage, as stated in the compilation of Islamic Law Article 114 reasons for the dissolution of marriage letter (h). The court granted the apostate wife the right to iddah and Mut'ah based on the Judge's view that apostasy could be grounds for marriage termination. As a result, the ex-wife has the right to apply for his rights. In conclusion, the decision of the Klaten Religious Court addressed the issue of the rights of apostate wives divorced by their husbands. However, it underscores the need for a more detailed and comprehensive legal framework to guide similar cases and protect the parties' rights. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hak-hak istri murtad yang diceraikan oleh suaminya, dengan fokus pada keputusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0082/Pdt.G/2022/PA. Klt. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam, yang tidak memberikan peraturan yang rinci mengenai konsekuensi hukum pasca perceraian karena apostasi (riddah). Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif (penelitian pustaka) dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis data. Studi ini menemukan bahwa keputusan Pengadilan Agama Klaten yang terdaftar sebagai 0082/Pdt.G/2022/PA. Klt, mengakui apostasi sebagai salah satu penyebab pembubaran pernikahan, seperti yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 Alasan Pembubaran Pernikahan huruf (h). Pengadilan memberikan hak iddah dan mut'ah kepada istri murtad, berdasarkan pandangan Hakim bahwa apostasi dapat dianggap sebagai alasan pemutusan pernikahan. Akibatnya, mantan istri berhak untuk mengajukan hak-haknya. Kesimpulannya, keputusan Pengadilan Agama Klaten mengatasi masalah hak-hak istri murtad yang diceraikan oleh suaminya. Namun, hal tersebut menggarisbawahi kebutuhan kerangka hukum yang lebih rinci dan komprehensif untuk membimbing kasus serupa dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam situasi seperti itu secara memadai.]]>
