Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Innovative: Journal Of Social Science Research
aidil aulya
UIN Imam Bonjol Padang
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Koeksistensi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia aidil aulya; Ahmad Irfan
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v8i1.4149

Abstract

Artikel ini mengulas Pernikahan Beda Agama (PBA) di Indonesia. Objek penelitian difokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang PBA, meskipun demikian pembahasan PBA ditinjau dari beragam sisi mengingat masyarakat Indonesia yang plural. Artikel ini ingin membuktikan interpretasi hukum yang dipakai hakim MK dalam memberikan penilaian terhadap PBA dan bagaimana upaya yang mestinya diberikan oleh negara dalam menyelesaian persoalan PBA. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif (library reasearch) dengan menggunakan bahan-bahan perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim MK menolak permohonan judicial review (JR) pemohon untuk seluruhnya, artinya MK tetap mempertahankan regulasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Penafsiran hukum yang dipakai oleh MK terbagi kepada tiga pendekatan, yaitu tekstualis, prudentialist, dan etikal. Artinya, hakim MK tidak hanya mempertimbangakan pokok permohonan berdasarkan ketentuan hukum yang ada, tapi juga perkembangan yang terjadi di luar hukum. Upaya perlindungan hukum yang mestinya diberikan oleh negara adalah menjalankan fungsi administratifnya dengan mencatatkan PBA dan menyerahkan penafsiran perkawinan kepada pihak atau organisasi keagamaan yang ada, karena fenomena PBA tidak dapat dihindarkan di Indonesia yang plural.
Hegemoni Kekuasaan Dalam Politik Hukum Keluarga Di Indonesia Aidil Aulya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 2 No. 1 (2022): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v2i1.312

Abstract

Artikel ini menunjukkan bahwa dominasi penguasa (negara) berakibat pada terbentuknya hukum yang bersifat unifikatif terhadap masyarakat. Hukum dalam masyarakat diunifikasi dalam bentuk persamaan hukum di tengah pluralitas hukum yang hidup di masyarakat (living law). Penelitian ini merupakan penelitian politik hukum dengan pendekatan historis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan penyusunan Undang-undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974. Pembentukan serta implementasi dari UUP dikontrol oleh hegemoni kekuasaan. Hegemoni kekuasaan tersebut dapat dilihat dari dua periodesasi, masa kolonial dan pasca kolonial (orde lama dan orde baru).
Co-Authors Ahmad Irfan