Kusnadi Kusnadi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA PADAASIH KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT Kusnadi Kusnadi; Adji Priatna Anwar
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 7 No 1 (2023): APRIL 2023
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v7i1.4462

Abstract

Akuntabilitas Pemerintah Desa sangat penting pada pelaksanaan program pembangunan desa, termasuk ke dalamnya adalah pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Penelitian ini mengkaji akuntabilitas pemerintah Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan BLT yang diukur dengan konsep dan teori pengukuran akuntabilitas dari Syahrudin Rasul dengan dimensinya meliputi: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Penelitian ini merupakan penlitian kualitatif dengan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan berjumlah 10 (sepuluh) orang yang ditetapkan secara purposif. Kemudian, teknik analisis data melalui Triangulasi yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan BLT-DD di Desa Padaasih sudah akuntabel, walaupun belum maksimal mengingat belum semua dimensi akuntabilitas dapat diwujudkan pada kegiatan tersebut.  Hal ini tampak dari pemerintah desa sudah mematuhi peraturan yang berlaku, penggunaan sarana dan prasarana dalam pembagian bantuan sudah cukup baik, perencanaan pengelolaan BLT-DD melibatkan banyak pihak, pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tertib, yang dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan serta dibuat laporan pembagiannya, kegiatan dalam pengelolaan BLT-DD dibuat laporan pertanggungjawabannya sekalipun masih terdapat ketidaksesuaian antara penetapan penerima BLT-DD dengan kriterianya, serta penetapan kebijakan terkait BLT-DD belum secara keseruluhan sesuai dengan kriterianya.