Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Desa Bedahlawak sebagai Desa Ramah Anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Asri Gresmelian Eurike Hailitik; Lestia Inggrid Maharani; Veronika Yuliani Moo; Tomy Michael
LITERATUS Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v5i1.925

Abstract

This research aims to explore the fulfillment of children's rights through child-friendly villages. Children will become the next generation of the nation, therefore it is time for the state to guarantee child protection. To realize this, one of them is by forming a Child-Friendly City that will help realize the success of legal protection in Indonesia. The child's relationship and its protection are close to parents, families, communities, governments, local governments, and the state. Every effort must be made to protect children so that they can live healthy lives and participate in society according to the wishes of their parents. This is known as child protection. The people of Bedahlawak Village began to realize how important it is to fulfill and protect children's rights. This village began to focus on improving child friendliness in the form of protection, participation, and fulfillment of children's rights. This research focuses on qualitative research methods where there is analysis, observation, visual and literature study. Then this study uses a literature study of previous research related to the research theme. This research focuses on the object of anah-friendly villages about the fulfillment of children's rights in Bedahlawak village, Jombang Regency. The results of this research through Child-Friendly Villages have an active role in the creation of Child-Friendly Villages, namely the achievement of Child-Friendly cities or districts so that protection of children's rights that are expected to be protected will be realized.
Makna Pembatasan Jumlah Agama Oleh Negara Berdasarkan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 Diovan Ady Prastyana Deva; Tomy Michael
POLIGOVS Vol 1 No 1 (2023): JOURNAL OF POLITICAL AND GOVERNMENT ISSUES : (MEI) 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0005/poligovs.v1i1.671

Abstract

Kebebasan beragama merupakan sebuah kepastian yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh negara bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut sudah ditentukan dalam Pasal 28 E ayat (1) dan dilanjutkan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya mengatur tentang hak kebebasan beragama dan undang-undang di bawahnya. Selain itu kebebasan beragama menjadi sering disalah artikan dengan adanya Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 (UU PNPS 1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Hal tersebut tercermin dari beberapa kasus tindakan anarkis atau kekerasan yang dapat merugikan pihak lain dengan mengatasnamakan agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kebebasan beragama dalam koridor yang ditetapkan oleh konstitusi dan untuk melihat relevansi UU PNPS 1965 yang tujuan awalnya adalah untuk melindungi umat beragama di Indonesia.