Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Diny Luthfah
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Serangan Siber Sebagai Penggunaan Kekuatan Bersenjata dalam Perspektif Hukum Keamanan Nasional Indonesia (Cyber Attacks as the Use of Force in the Perspective of Indonesia National Security Law) Diny Luthfah
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 3 No. 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.409 KB) | DOI: 10.25105/teras-lrev.v3i1.10742

Abstract

Cyber Attack is part of use of force. The scope of use of cyber force in this article is limited to use by state against another state. The increasing of cyber attack grow within the awareness of every country in the world including Indonesia in matters of strategy and regulated their National Security Law. Interpreted cyber attack as some forms of offensive attacks will be challenging. The reason why will be difficult to regulate is that the factual bases for there have to be casualties, physical destruction and attribution will be addressed. Furthermore Indonesia needs to develop new policy and regulated cyber attack in Indonesia National Security Law.
Perlindungan Negara terhadap Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional: Studi Kasus Penyadapan Indonesia oleh Australia Diny Luthfah
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 3 (2015): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 3 Tahun 2015
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1218.127 KB) | DOI: 10.25105/prio.v4i3.389

Abstract

Hukum Internasional belum mengatur dengan jelas mengenai penyadapan Lintas Negara pada masa damai, kalau pun ada pengaturannya sebatas pada saat perang atau konflik. Perang terhadap teroris seringkali dijadikan alasan dalam upaya mencari dan mendapatkan informasi melalui komunikasi seluler hal ini dilakukan tidak hanya dalam lingkup nasional namun juga internasional. Namun alasan perang terhadap teroris akan menjadi tidak relevan jika pengambilan informasi yang diambil adalah percakapan milik Pemimpin suatu negara, dalam hal ini adalah percakapan Presiden Indonesia yang dilakukan penyadapan oleh Australia. Tindakan penyadapan yang dilakukan Australia diketahui oleh masyarakat Internasional pada saat mantan kontraktor NSA Edward Snowden yang membeberkan bahwa pada hari dan waktu tertentu di tahun 2009 telah terjadi pengambilan informasi percakapan Presiden Indonesia oleh Badan Intelejen Australia. Peneliti selanjutnya akan mencermati penyadapan dari segi tanggung jawab negara yang melakukan penyadapan terhadap negara yang disadap. Hukum Internasional mempunyai konsep tanggung jawab negara untuk setiap perbuatan yang dapat diatribusikan kepada badan negara atau bagian negara dan merupakan bentuk dari pelanggaran internasional maka perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Penyelesaian atau permintaan tanggung jawab negara dapat dilakukan melalui jalur diplomasi dengan hubungan bilateral antar negara atau melalui Pengadilan Internasional. Kemudian peneliti mengkaitkan dengan keamanan nasional karena informasi sudah semestinya dijadikan dilindungi oleh negara. Keamanan dalam bidang informasi seyogya dan seharusnya dijadikan bagian dari keamanan nasional Indonesia.
POTENSI ANCAMAN SERANGAN SIBER PADA SISTEM PENERBANGAN INDONESIA Diny Luthfah
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v5i1.16247

Abstract

Penelitian mengenai ancaman serangan siber terhadap sistem penerbangan di Indonesia. Selain melakukan pemetaan ancaman penelitian ini juga akan melihat korelasi jenis ancaman dengan kebijakan serta aturan terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual serta studi kasus. Hasil penelitian ini akan memetakan jenis ancaman serangan siber pada sistem penerbangan Indonesia dan kemudian mengkaitkan jenis ancaman tersebut dengan kebijakan dan peraturan yang ada Indonesia. Beberapa ancaman serangan siber pada sistem penerbangan dimulai dari usaha mengambil data pelanggan airlines, ancaman terhadap sistem airport sampai dengan pembajakan sistem komunikasi pesawat terbang. Sebagai preventif dari ancaman ini telah dikembangkan sistem keamanan siber bersama secara global untuk hal yang lintas batas negara.
POTENSI ANCAMAN SERANGAN SIBER PADA SISTEM PENERBANGAN INDONESIA Diny Luthfah
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v5i1.16247

Abstract

Penelitian mengenai ancaman serangan siber terhadap sistem penerbangan di Indonesia. Selain melakukan pemetaan ancaman penelitian ini juga akan melihat korelasi jenis ancaman dengan kebijakan serta aturan terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual serta studi kasus. Hasil penelitian ini akan memetakan jenis ancaman serangan siber pada sistem penerbangan Indonesia dan kemudian mengkaitkan jenis ancaman tersebut dengan kebijakan dan peraturan yang ada Indonesia. Beberapa ancaman serangan siber pada sistem penerbangan dimulai dari usaha mengambil data pelanggan airlines, ancaman terhadap sistem airport sampai dengan pembajakan sistem komunikasi pesawat terbang. Sebagai preventif dari ancaman ini telah dikembangkan sistem keamanan siber bersama secara global untuk hal yang lintas batas negara.
PENGUATAN KEAMANAN SIBER PADA SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA Luthfah, Diny
JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Volume 9, Nomor 1, Januari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/pdk.v9i1.18643

Abstract

Keamanan siber pada sektor jasa keuangan menjadi prioritas utama karena adanya proses perubahan ke sistem digital berdasarkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini seiring dengan perubahan teknologi dan ancaman yang semakin kompleks sehingga keamanan jaringan menjadi indikator utama dalam sistem digital. Sehingga menjaga keamanan dari sistem informasi teknologi pada sektor jasa keuangan memerlukan tindakan pengamanan lanjutan. Penelitian akan menjelaskan mengenai kebijakan pengaturan hukum pada sistem keamanan siber pada sektor keuangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan melakukan analisa data peraturan dan juga dari sumber lain seperti jurnal dan buku. Sektor jasa keuangan merupakan kumpulan perusahaan dan institusi serta lembaga pendukung yang bergerak di bidang keuangan dengan menyediakan produk pada jasa keuangan untuk masyarakat. Sektor yang termasuk dalam jasa keuangan meliputi perbankan, non bank dan pasar modal. Penguatan keamanan siber pada sektor jasa keuangan non bank dan pasar modal perlu segera diadakan pengaturan hukum karena ancaman dan insiden siber melalui teknologi informasi tidak hanya kepada bank namun juga ditujukan kepada sektor jasa keuangan selain bank. Untuk itu dalam penelitian ini kami memberikan saran untuk segera dibentuk kebijakan dan peraturan hukum pada sistem keamanan siber pada sektor jasa keuangan selain bank.
Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Krestianto, Indra; Luthfah, Diny; Bakri, Khairani; Adityaningrum, Narita; Stevanny , Melinda
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 8 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i8.8518

Abstract

Marriage has an important role in shaping families and community life. In Indonesia, Law Number 1 of 1974 has stipulated that marriage registration must be carried out to ensure legal certainty. This study aims to analyze the legal politics of marriage registration, the legal impact of registered and unregistered marriages, and offer an ideal form of fair and useful registration. The research method used is normative law with a legislative approach. The results of the study show that marriage registration is not only administrative, but also important for the certainty of family legal status. Optimizing recording through regulatory reform and public education is needed to strengthen legal protection in Indonesia.
Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Krestianto, Indra; Luthfah, Diny; Bakri, Khairani; Adityaningrum, Narita; Stevanny , Melinda
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 8 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i8.8518

Abstract

Marriage has an important role in shaping families and community life. In Indonesia, Law Number 1 of 1974 has stipulated that marriage registration must be carried out to ensure legal certainty. This study aims to analyze the legal politics of marriage registration, the legal impact of registered and unregistered marriages, and offer an ideal form of fair and useful registration. The research method used is normative law with a legislative approach. The results of the study show that marriage registration is not only administrative, but also important for the certainty of family legal status. Optimizing recording through regulatory reform and public education is needed to strengthen legal protection in Indonesia.
Co-Authors Bakri, Khairani Krestianto, Indra Narita Adityaningrum Stevanny , Melinda