Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Status Hukum Narapidana Pasca Putusan Hakim Mengisi Jabatan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ansor Lubis
VERITAS Vol 9 No 1 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2515

Abstract

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang diakui oleh konstitusi sebagai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009 ini memberikan legalitas status hukum terhadap mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dengan syarat dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yurisi normatif. Penelitian normatif mengaharuskan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulannya ditemukan bahwa status mantan terpidana yang akan mengikuti pemilihan legislatif mandapat kepastian semanjak keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi seiring dengan Undang-Undangn Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum Kata Kunci: Status Hukum, Mantan Terpidana, Putusan Hakim
Re-evaluating Fiqh Methodology: Toward a Contextual Islamic Legal Framework Responsive to Global Social Transformations Prasetyo Hartanto; Ansor Lubis
Harmony Philosophy: International Journal of Islamic Religious Studies and Sharia Vol. 1 No. 4 (2024): November: Harmony Philosophy: International Journal of Islamic Religious Studie
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/harmonyphilosophy.v1i4.328

Abstract

This study explores the re-evaluation and re-shaping of fiqh methodology to ensure Islamic law remains relevant and responsive to contemporary issues. As society evolves, new challenges such as migration, the digital economy, and shifting moral standards present complex legal and ethical dilemmas that traditional fiqh struggles to address. Contextual fiqh, which integrates classical Islamic principles with modern social, economic, and technological developments, offers a dynamic approach to Islamic law that addresses these challenges. The study emphasizes the flexibility of contextual fiqh in offering more adaptable legal solutions, particularly in the realms of migration, digital transactions, and family law. By incorporating modern social dynamics, including technological advancements like cryptocurrencies and virtual marriages, contextual fiqh proposes a legal framework that is both grounded in Islamic principles and relevant to contemporary needs. The research highlights the importance of interdisciplinary engagement between Islamic scholarship and fields such as economics, sociology, and technology, offering a holistic approach to legal decision-making. Through the examination of case studies, such as the application of Islamic legal principles to global migration patterns and digital financial systems, the study demonstrates how contextual fiqh can provide ethical and practical solutions to modern problems. The findings suggest that the adoption of contextual fiqh can lead to more inclusive, just, and responsive legal frameworks, making Islamic law more adaptable and effective in addressing the complexities of the modern world.