Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
Abdul Hamid Marzuki
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
POLITIK HUKUM DPD DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS RAPERDA DAN PERDA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Abdul Hamid Marzuki
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v13i2.5637

Abstract

Abstrak: Penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda. Fokus penelitian adalah: Pertama, Politik Hukum Penambahan Kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda. Kedua, Kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda Perspektif Fiqh Siyasah. Ketiga, Rekonstruksi penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama politik Hukum penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda terlalu overlapping, menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat. Kedua penambahan wewenang DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda ini menimbulkan tumpang tindih dengan Kementrian Dalam Negeri. Ketiga Penambahan wewenang DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda menggunakan on gate system hanya melalui Mendagri, dan merekonstruksi Pasal 249 Ayat 1 Huruf J dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2019 tentang MD3.
Co-Authors