Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Semy Latunussa
Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Kewenangan Diskresional Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penindakan Penyidikan Pidana Khusus Semy BA Latunussa; Samsul Tamher
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i3.23

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan diskresional kepolisian RepublikIndonesia dalam penindakan penyidikan pidana khusus, dengan menggunakan metode penelitian hukum Deskriptif-Normatif. dengan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (studi bahanhukum) terhadap suatu masalah hukum dengan mengkaji sebab-sebab terjadinyapelangaran berdasarkan norma dan undang-undang dengan mengkaji berupa produk hukum yang terkait kemudian dikaitkan dengan kebijakan pengaturan dan pertimbanganhukum dalam hal kewenangan diskresional kepolisian dalam penindakan penyidikan tindakpidana khusus. Adapun hasil penelitian ini adalah Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dandalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaiantujuan sasarannya (doelmatigheid) daripada legalitas hukum yang berlaku (rechtsmatigheid).Diskresi memiliki tiga syarat antara lain; demi kepentingan umum, masih dalam lingkupkewenangannya, dan Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. di dalamPasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RepublikIndonesia, untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendirinamun dapat di lakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenistindak pidana yang dimungkinkan untuk dilakukan diskresi pada dasarnya pidana khusus,.Misalnya dalam kasus tindak pidana yang pelakunya melibatkan anak-anak, seperti dalamkasus Narkoba. Anak-anak yang menjadi pemakai narkoba adalah korban perilaku orangdewasa yang berperan sebagai pengedar.Kata Kunci: Diskresi , Kepolisian Republik Indonesia, Pidana Khusus
ANALYSIS OF THE CRIMINAL SYSTEM OF THE PRACTICE OF PERSECUTION IN THE CRIMINAL OF THEFT IN THE JURISDICTION OF THE ASMAT RESORT POLICE Semy B.A Latunussa
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2023): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i3.8330

Abstract

This study aims to determine the punishment system for perpetrators of persecution of perpetrators of criminal acts of theft in the Legal Area of the Asmat Resort Police and to determine the obstacles to law enforcement against perpetrators of practicing persecution of perpetrators of criminal acts of theft in the Legal Area of the Asmat Resort Police. The author analyzes the data using the socio-juridical approach method, that is, in addition to studying law theoretically and normatively in the form of analyzing various laws and regulations, books and articles that have a correlation and are relevant to the problems studied, will also examine the law in its implementation using techniques data collection through interviews and documentation. The criminal system and punishment that can be applied to perpetrators of persecution of perpetrators of criminal acts of theft is only limited to perpetrators of persecution who actually act as movers and provocateurs who influence the practice of persecution for members of the public at the place where the perpetrators of theft were caught, by imposing Article 170 Paragraph (3) and Article 351 of the Criminal Code, if the persecution is carried out until the perpetrator of the theft dies, while other residents who carry out the persecution are not harmed. The obstacles to law enforcement for the perpetrators of the persecution of the perpetrators of the crime of theft include the lack of Investigation Unit personnel and members of the Asmat Police, the absence of operational car facilities that can carry the perpetrators of persecution because there are no cars that can operate in the Asmat Regency area, the lack of members' legal knowledge, and the absence of a district attorney's office or a district court in Asmat District, which made it difficult for the perpetrators of persecution to be detained.
Co-Authors Samsul Tamher