Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum
Jerry Pratama
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Religion Economics, Econometrics & Finance Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar (Studi Putusan Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019) Jerry Pratama
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 4 No 02 (2022)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v4i02.343

Abstract

Trademark is ones of intellectual property protected by the Directorate General of Ministry of Law and Human Rights based on the First to File principle. In principle, the registered trademark must be used by the applicant for goods and/or services. The trademark that has not been used for 3 years implied that the third person can file a lawsuit regarding the deletion of the trademark to the Commercial Court. The lawsuit will involve interested parties, such as the Trademark Applicant as a defendant and Directorate General of Intellectual Property as a co-defendant. The research wants to describe how the Directorate General of Intellectual Property protects trademark as one of intellectual property and how important to involve the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights as a co-defendant on the lawsuit. The researcher took the research object based on verdict number 991 K/Pdt.Sus-HKI/2019 in the case of trademark deletion where Directorate General of Intellectual Property didn't involve as a co-defendant on the lawsuit. The result of this research shows that there is no obligation to involve the Directorate General of Intellectual Property as a co-defendant in the case of the trademark deletion lawsuit.
Peran Bank Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Uang Elektronik di Indonesia Pada Era Disrupsi Digital Jerry Pratama
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 2 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (689.455 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i2.1352

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan uang elektronik di Indonesia dan apa saja kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi Penyelenggaraannya. Masalah difokuskan pada kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan uang elektronik di era digital. Guna memecahkan masalah ini data-data yang dikumpulkan antara lain bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku teks, artikel dan seminar yang dapat membantu pemecahan masalah kemudian data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.  Kajian ini menyimpulkan bahwa Bank Indonesia melakukan reformasi regulasi sistem pembayaran salah satunya mengatur mengenai penyelenggaraan uang elektronik melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran di mana di dalamnya Bank Indonesia mengkategorisasi Penyedia Jasa Pembayaran yang menyelenggarakan uang elektronik untuk mendapatkan izin dari Bank Indonesia atau memberikan laporan kegiatan penyelenggaraan uang elektronik kepada Bank Indonesia. Bagi penyelenggara uang elektronik store value yang dana floatnya kurang dari satu miliar rupiah cukup memberikan laporan terkait penyelenggaraan uang elektronik kepada Bank Indonesia. Kategori izin dari bank Indonesia ini dimulai dari Kategori Izin Satu yang paling lengkap hingga kategori Izin Tiga yang paling sederhana.
Co-Authors