Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Ade Arga Wahyudi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Eksistensi Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restoratif Justice Pada Penyelesaian Tindak Pidana Wami Irma Suryani; Ade Arga Wahyudi
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU) Vol. 2 No. 3 (2024): JIMNU - NOVEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jimnu.v2i3.469

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana eksistensi pelaksanaan mediasi penal dengan pendekatan restorative justice yang merupakan cara penyelesaiaan perkara pidana dengan mengutamakan win win solution atau perdamaian antara pelaku dan korban sehingga perkara tidak harus sampai ke Persidangan. Penulisan artikel ini dituangkan dalam tulisan yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang eksistensi mediasi penal dengan pendekatan restoratif justice pada penyelesaian tindak pidanaserta untuk mendapatkan data yang diinginkan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, teori yang relevan mengenai pelaksanaan mediasi penal. Kesimpulan dari penulisan artikel ini didapatkan bahwa mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice memang sudah harus diupayakan pada pintu awal penyelasaian perkara pidana yakni penyidikan terutama yang sudah disebutkan pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana namun pada kenyataannya terkadang penyidik masih merasa takut dengan stigma masyarakat yang menganggap kalau mediasi penal dengan pendekatan restorative justice ini merupakan jalan yang haram dalam penyelesaian perkara pidana.  
Kepastian Hukum Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ade Arga Wahyudi; Wami Irma Suryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6032

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh reformasi penting dalam politik hukum pidana Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang turut memuat pengaturan tindak pidana narkotika. Kehadiran pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai lex specialis serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana narkotika dalam KUHP Nasional, menilai hubungan normatifnya dengan UU Narkotika, dan mengkaji akibat yuridisnya terhadap kepastian hukum serta penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui analisis deskriptif kualitatif atas bahan hukum primer dan sekunder, yakni KUHP Nasional, UU Narkotika, buku-buku dan artikel jurnal ilmiah hukum, serta beberapa sumber sekunder lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional tetap mengkriminalisasi perbuatan terkait narkotika melalui Pasal 609, Pasal 610, dan mekanisme peralihan dalam Pasal 622, sehingga sebagian norma UU Narkotika dicabut secara selektif. Kedudukan UU Narkotika tidak hilang sepenuhnya, tetapi bergeser karena sebagian pengaturannya telah diintegrasikan ke dalam KUHP Nasional. Kondisi ini berimplikasi pada potensi dualisme pengaturan, perbedaan penafsiran, dan tantangan dalam penerapan asas lex specialis. Meskipun demikian, pengaturan baru ini juga membuka peluang harmonisasi hukum pidana yang lebih sistematis. Pengaturan narkotika dalam KUHP Nasional merupakan reformasi normatif yang penting, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada harmonisasi dengan UU Narkotika dan konsistensi dalam mengimplementasikannya.
Co-Authors Wami Irma Suryani