<![CDATA[Alifansya Rafi Rizkillah, Abdul Madjid, Alfons Zakaria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alifansyarafi@student.ub.ac.id ABSTRAK Tujuan dalam peneliitian ini adalah terkait Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana suap pengaturan skor yang dalam perkaranya diadili menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang selanjutnya disebut sebagai UU tindak pidana suap, yang dalam aturan tersebut hanya mengatur subjek hukum individu yang menyisakan ruang untuk subjek hukum korporasi membuat adanya kekosongan hukum maka dibutuhkannya alternatif aturan baru yang bertujuan untuk menutup kekosongan hukum yang ada tanpa menyisakan celah untuk meminimalisir terjadinya pengaturan skor yang dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana suap pengaturan skor sepak bola. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa diperlukan pembentukan alternatif pengaturan terkait Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana suap pengaturan skor sehingga memberikan kepastian hukum bagi peserta kompetisi dan penggemar sepak bola tanah air agar tetap pertandingan dengan adil dan penuh sportivitas. Sehingga alternatif yang dapat penulis ajukan berdasarkan penelitian dan analisis terhadap peraturan yang ada serta studi perbandingan mengenai tindak pidana suap pengaturan skor dengan negara Spanyol dan Italia adalah dengan menambah pengaturan terkait subjek hukum korporasi yang berbadan hukum maupun yang bukan badan hukum serta hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang ada. Kata Kunci: Pertanggungjawban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Suap dan Pengaturan skor Sepak bola ABSTRACT This research aims to study the regulation of corporate liability in the case of match-fixing and its legal process under Law Number 11 of 1980 concerning Bribery (henceforth referred to as Bribery Law). This law only governs an individual as a legal subject, not touching anything related to corporate matters, leaving a legal loophole. This situation may fail to minimize the match-fixing committed by a company as a legal subject regarding bribery in match-fixing in football. This research employed normative juridical methods and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research results indicate that making an alternative regulation regarding corporate liability in the case of match-fixing bribery is required to ensure that legal certainty ensues among players and football fans in Indonesia for the sake of fairness and justice. Departing from the comparative study of score regulations in Spain and Italy, this research recommends the addition of a regulatory provision regarding the legal subject of a corporate as a juridical person or non-juridical person and the sanctions imposed on the legal subject concerned. Keywords: corporate liability, bribery as a crime, and match-fixing in football]]>
