Teuku Ahmad Sunan Nasa, Lutfie Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sunannasa20@gmail.com ABSTRAK Hak atas Tanah adalah hak yang di peroleh dari hubungan antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang diatas tanah, ruang bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang diatas tanah dan atau ruang dibawah tanah. Dalam setiap peralihan hak atas tanah, maka tanah tersebut dikenakan pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan atau biasa disebut dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penelitian ini akan menganalisis terkait dengan kekaburan hukum mengenai penafsiran perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan BPHTB, dimana dalam KUHPerdata menyebutkan perolehan hak atas tanah tersebut ketika terjadi nya balik nama, sedangkan menurut pajak terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut ketika terjadinya jual beli. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini bersifat yuridis-normatif dengan harapan nantinya dapat dijadikan bahan rujukan terkait Penafsiran Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut. Kata Kunci: Bea Perolehan Hak atas Tanah, Hak atas tanah, KUHPerdata ABSTRACT Right to land arises from the connection between a right holder and the land, including a room above it or under it. This right allows the person to whom it is attached to control, own, use, utilize, and take care of the land, the room aboveground and underground. Transfer of land right will incur a fee for the right transfer together with its building on or under it. This research analyzes the vagueness of the law regarding the interpretation of obtaining land and building right charged with this fee. The Civil Code implies that the right to land is obtained after the title transfer takes place. On the contrary, the provision of taxation states that the right is obtained following sale and purchase. This research employed normative-juridical methods. Keywords: land and building title acquisition fee, right to land, civil code