Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penerapan Digital Iproline: Tinjauan UU ITE dan Perspektif Kekayaan Intelektual Berliana Tamara Putri; Tasya Safiranita Ramli; Ranti Fauza Mayana
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 12 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v2i12.708

Abstract

The growing development of technology has made many changes to human activities, the emergence of products such as artificial intelligence and the internet has a good impact on human life because it can help to streamline the time used. The existence of digital applications used today is not only for entertainment but also for work and official license registration. Like the Iproline application which can be useful for registering Intellectual Property of a creation so that it can be protected. This study aims to determine how the enforcement of digital applications in accordance with the ITE Law and the application of the Copyright Law to digital applications. This research was conducted using a normative juridical approach method which conducts research using literature as research material. Based on the research conducted, the results show that the development of technology that makes digital applications more massively used by the public must be protected based on applicable laws.
Analisis Hukum Penerapan Kebijakan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah pada Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia Gregorius Octavianus; Tasya Safiranita Ramli
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 07 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i07.818

Abstract

Masyarakat Indonesia secara perlahan mulai merasakan betapa penting dan vitalnya peran telekomunikasi dalam berkehidupan. Penelitian ini menganalisis urgensi dan permasalahan hukum yang timbul dari pembentukan kebijakan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah pada penyelenggaraan Telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai nilai positif dari kebijakan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah pada penyelenggaraan telekomunikasi bagi masyarakat Indonesia, tetapi ada juga pihak yang merasa bahwa kebijakan ini akan memperkeruh iklim persaingan usaha pada sektor telekomunikasi. Maka dari itu perlu diteliti apa saja urgensi dari pembentukan kebijakan ini dan apakah akan merusak persaingan usaha pada sektor telekomunikasi. Maka dari itu hasil dan kesimpulan menyatakan bahwa pembentukan kebijakan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah yang tertuang pada Pasal 28 Paragraf Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Pasal 30 PP Nomor 46 tahun 2021 tidak memiliki urgensi khusus karena pada praktiknya kebijakan ini tidak langsung berlaku bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP pelaksanaannya.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek dan Pegiat Usaha Kecil dalam Menghadapi Tindakan “Trademark Bullying” pada Platrform E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Mutiara Putri Adelia; Rika Ratna Permata; Tasya Safiranita Ramli
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i2.1358

Abstract

Dalam kemajuan teknologi saat ini, UMKM tidak hanya dilakukan secara konvensional melainkan menggunakan platform e-commerce. Membahas Platform E-Commerce secara konkret. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat secara global. Perubahan pelaksanaan UMKM yang melakukan layanan e-commerce dapat menimbulkan trademark bullying. Fenomena Trademark Bullying muncul ketika pemilik merek yang lebih besar atau yang memiliki hak atas merek terkenal berusaha menyalahgunakan sistem hukum merek dagang untuk menindas atau merugikan pemilik merek yang lebih kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap pemilik merek dan pegiat usaha kecil dalam menghadapi tindakan trademark bullying pada platform e-commerce berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini akan menekankan penelitian pada data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang dan pegiat usaha kecil yang menghadapi trademark bullying pada platform e-commerce di Indonesia diatur oleh undang-undang dan peraturan kekayaan intelektual yang ada, termasuk Sistem Konstitutif dan Sistem Deklaratif. Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis bertujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak pemilik merek, tetapi praktik trademark bullying masih menjadi tantangan signifikan
Perlindungan Hukum terhadap Penyelenggara Social-Commerce atas Larangan Transaksi pada Platform Social-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Satrio Bagus Hartyanto; Sinta Dewi Rosadi; Tasya Safiranita Ramli
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i3.7551

Abstract

The development of social commerce in Indonesia faces legal challenges due to the transaction ban stipulated in Permendag 31/2023. This regulation prohibits social commerce platforms from facilitating direct transactions within their systems, leading to the closure of TikTok Shop in October 2023. However, TikTok Shop resumed operations after acquiring Tokopedia, sparking debates over regulatory compliance and legal certainty for business actors. This study employs a normative juridical method to analyze the legal protection for social commerce providers regarding the transaction ban. The findings indicate that this policy impacts micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and creates legal uncertainty. Moreover, the ban contradicts the partnership principle in trade law and Mochtar Kusumaatmadja's legal development theory, which emphasizes that law should drive economic growth. This study recommends regulatory adjustments to align with technological advancements while ensuring protection for business actors and consumers in the digital ecosystem