<![CDATA[Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, terutama dalam konteks tantangan pembangunan yang sedang dihadapi Indonesia. Negara ini menghadapi kebutuhan pendanaan yang substansial untuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik, sehingga pengelolaan pajak yang efektif menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengoptimalkan potensi ekonomi melalui peningkatan pengumpulan pajak, pemerintah daerah dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Peralihan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada tahun 2013 merupakan momen penting yang memungkinkan pendekatan perpajakan yang lebih sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi unik Jakarta. Perubahan ini bertujuan untuk memberdayakan pemerintah daerah dengan kontrol yang lebih besar atas aliran pendapatan mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk menerapkan kebijakan yang secara langsung memenuhi kebutuhan dan prioritas lokal. Namun, meskipun target penerimaan tercapai di beberapa tahun tertentu, kontribusi keseluruhan PBB-P2 terhadap PAD masih belum memenuhi harapan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas strategi pengumpulan pajak saat ini dan menunjukkan perlunya evaluasi komprehensif terhadap praktik yang ada. Selain itu, studi ini berupaya memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan praktik pengelolaan pajak, sehingga meningkatkan kemandirian fiskal dan efisiensi pemerintahan di DKI Jakarta. Akhirnya, analisis ini berharap dapat berkontribusi pada kerangka keuangan yang lebih berkelanjutan yang mendukung tujuan pembangunan daerah.]]>
