Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX PRIVATUM Jurnal Ius Constituendum
Rivana Tesalonika Taroreh
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PRAKTIK KONVENSI KETATANEGARAAN TERHADAP MASA JABATAN JAKSA AGUNG DI INDONESIA Rivana Tesalonika Taroreh; Donald A. Rumokoy; Toar Neman Palilingan
LEX PRIVATUM Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi konvensi ketatanegaraan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan masa jabatan Jaksa Agung di Indonesia dalam perspektif Konvensi Ketatanegaraan. Perlu dipahami bahwa praktik-praktik dalam bernegara terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, hadirnya suatu konstitusi adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dari masyarakat. Konstitusi menggambarkan karakteristik dari setiap negara juga berfungsi untuk mengontrol pemerintahan. Konstitusi terbagi dua pemahaman yaitu antara konstitusi secara sempit (mencakup konstitusi tertulis saja) dan secara luas (mencakup konstitusi tertulis dan tidak tertulis). Perkembangan ilmu hukum tata negara yang menempatkan pandangan terkait hukum konstitusi cenderung lebih memberikan perhatian khusus kepada konstitusi tertulis yang dianggap sebagai sesuatu yang lebih di atas tingkatannya dibandingkan konstitusi tidak tertulis, padahal kedua hal tersebut merupakan bagian yang penting dalam konstitusi. Hadirnya konvensi ketatanegaraan sebagaimana fungsinya sebagai pelengkap aturan tertulis, seperti ketika konvensi ketatanegaraan hadir untuk memenuhi kebutuhan dari masa jabatan Jaksa Agung. Maka konvensi ketatanegaraan merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Kemudian pada tahun 2010, permasalahannya yaitu diajukan suatu pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 22 ayat (1) huruf (d) “berakhirnya masa jabatan” bahwa pasal tersebut menimbulkan multitafsir. Maka di uji pada Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan Jaksa Agung, setelah melewati proses pengujian maka berada pada akhir dari kesimpulan pemikiran hakim yang dituangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut didasarkan pada konvensi ketatanegaraan artinya konvensi ketatanegaraan dijadikan sebagai sarana penafsiran. Hal ini menunjukkan bahwa konvensi ketatanegaraan mempunyai eksistensi yang kokoh dalam penyelenggaraan negara sebagaimana fungsi dari konvensi ketatanegaraan. Kata kunci : Konvensi Ketatanegaraan, Masa Jabatan Jaksa Agung, Putusan MK RI Nomor 49/PUU-VIII/2010
Right to Be Forgotten for Child Victims of Electronic Sexual Violence Rahmatiah Irwan; Aulya Nisa'; Anggun Retno Wardani; Agrita Permata Sari; Azzura Fathanul Umara; Rivana Tesalonika Taroreh
Jurnal Ius Constituendum Vol. 11 No. 1 (2026): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v11i1.12784

Abstract

This study analyzes the implementation of the Right to Be Forgotten (RTBF) as a legal protection instrument for children victims of electronic-based sexual violence (KSBE). The phenomenon of KSBE in Indonesia shows a significant increase, with women and children as the main victims. Sexually charged content stored in digital spaces triggers prolonged re-victimization because it is difficult to remove. Although RTBF has been recognized normatively through the TPKS Law, ITE Law, Child Protection Law, and Personal Data Protection Law, its implementation is still partial and not yet effective. The main obstacles include the absence of clear technical rules, formalistic and slow legal procedures, technical limitations in cross-jurisdictional elimination, and multiple interpretations of norms. This condition causes the children of KSBE victims to experience structural victimization, where the failure of the state to provide a mechanism for removing content adds to the psychological and social burden of the victims. A juridical-normative approach with radical victimization analysis shows that RTBF has not been positioned as a victim's substantive right, so protection has not been fully in favor of the principle of the best interests of the child. This research emphasizes the need for operational legal reforms: a rapid administrative mechanism for content removal, strict sanctions for non-compliant digital platforms, and multi-sector coordination between law enforcement agencies, Kominfo, and child protection agencies. The main findings of the study are the placement of RTBF as a substantive instrument to protect children victims of KSBE in the digital era, strengthening the principle of the best interests for children, while affirming the role of the state in stopping the cycle of digital victimization. The novelty of the research lies in the integration of radical legal, digital, and victimology analysis to formulate concrete technical and procedural recommendations for child protection in the digital space. Keywords: children; electronic-based sexual violence; legal protection; right to be forgotten; victimologyn
Co-Authors Agrita Permata Sari Anggun Retno Wardani Aulya Nisa' Azzura Fathanul Umara Donald A. Rumokoy Rahmatiah Irwan Toar Neman Palilingan