Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.204
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS
Edith Ratna M.S.
Kantor Notaris & PPAT Dr. Edith Ratna M.S. S.H. Kota Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Di Sosial Media Instagram Tri Noviyanti; Edith Ratna M.S.
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.33674

Abstract

AbstractThe use of social media for publication and the promotion of a notary public, is in serious violation of the code of ethics and must abide by the current laws of the law. To address these infractions is to apply oversight of the notary. Based on this matter it has a problem set up with how the law will result when the notary promotes itself in the social media account of instagram, and the approach method used in this article is pedekatan yuridis normatif. According to the results of the notary paper, notary notaries violated the promotion and self-publication of social media on instagram, the notary was not allowed because of this restriction asa result of notary professorship asa public official in accordance with the ethical code of the notary. As the enforcement of the ethics of the notary, the honorary council of the notary and the control of the notary has a duty of ensuring that the notary understands and executes its code. The notarization of sanctions to the notary to the main chamber of the circuit overseer's chamber was the authority of the circuit overseer's chamber: a dishonorably discharge, and a temporary discharge of 3 (three) months through 6 (six) months. The decisions of the circuit overseer's chamber are final.Keywords: notary; and notary ethics;AbstrakPenggunaan media sosial untuk publikasi dan mempromosikan jasa notaris, dinilai sangat melanggar kode etik dan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi adanya pelanggaran ini adalah diterapkan adanya pengawasan terhadap notaris. Artikel ini mengangkat rumusan masalah mengenai akibat hukum apabila notaris mempromosikan dirinya di akun media sosial Instagram.Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa notaris melakukan pelanggaran apabila melakukan promosi dan publikasi diri di sosial media yaitu instagram, notaris ini tidak diperbolehkan karena larangan ini adalah akibat dari kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum sesuai dengan kode etik notaris. Sebagai penegak Kode etik notaris, Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawasan Notaris memiliki tugas yaitu telah dipastikan supaya notaris paham pada pelaksanaan kode etik dengan sebaik-baiknya. Pengusulan dalam penetapan sanksi kepada pihak notaris ke majelis pengawas pusat merupakan kewenangan yang dimiliki dari majelis pengawas wilayah berupa yaitu diberhentikan dengan cara yang tidak hormat, dan diberhentikan dalam kurun waktu 3 bulan hingga 6 bulan. Keputusan yang dikeluarkan dari majelis pengawas wilayah ini bersifat sebagai suatu keputusan yang dianggap final.Kata kunci: notaris; dan kode etik notaris.
Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Jual Beli Hak Atas Tanah Di Kota Semarang Annisa Putri Aprilia; Edith Ratna M.S.
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46033

Abstract

Authority is a power that is owned by one or several parties whose existence is recognized by the prevailing laws and regulations. PPAT has the task of carrying out land registration, namely making deeds of transferring rights related to land. With no document in the form of a PPAT deed, BPN is prohibited from registering the deeds concerned. The sale and purchase of land rights is a legal act in the form of transferring property rights by the seller to the buyer who at that time also hands over the price to the seller. However, it is undeniable that in the everyday life of the people there are still many land sales and purchases carried out between sellers and buyers in an underhand manner, meaning without the intervention of PPAT. This buying and selling activity is only proven by a receipt as evidence of a sale and purchase. Buying and selling in this case also meets the requirements of 1320 Civil Code. However, to obtain a transfer of title to land (reversing name), the buyer must have a deed drawn up by PPAT because the transfer of land rights must be in a sale and purchase to be proven by a deed made by PPAT which has been previously registered. This is in accordance with Article 19 of the UUPA. Keywords :authority; PPAT; sale and purchase of land rightsAbstrakKewenangan merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki oleh satu atau beberapa pihak yang keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPAT memiliki tugas untuk melaksanakan pendaftaran tanah yakni melakukan pembutan akta pemindahan hak terkait tanah. Dengan tidak ada dokumen berwujud akta PPAT, BPN dilarang mendaftar perbuatan yang bersangkutan.  Jual beli hak atas tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan cara dibawah tangan artinya tanpa adanya campur tangan PPAT. Kegiatan jual beli ini hanya dibuktikan dengan selembaran kwitansi sebagai bukti telah terjadi jual- beli. Jual beli dalam hal ini juga sudah memenuhi syarat 1320 KUHPerdata. Tetapi, untuk memperoleh peralihan hak milik atas tanah (balik nama) maka pembeli harus mempunyai akta yang dibuat oleh PPAT karena peralihan hak atas tanah harus dalam jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang sudah didaftarkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 UUPA. Kata kunci: kewenangan; PPAT; jual beli hak atas tanah
Peralihan Hak Atas Tanah Jual Beli Dibawah Tangan Untuk Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Kabupaten Kubu Raya Muhammad Aldi Al-Himni; Edith Ratna M.S.
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46055

Abstract

Transfer of Land Rights is a legal act of transferring rights to land whether intentionally or not, with the aim of releasing these rights from the original holders and becoming the rights of other parts. In reality, transfer of land rights is still carried out under hand because land ownership is still difficult to obtain legal certainty. The formulations of the problems that will be discussed in this study are firstly, how is the legal consequences for purchase of land which carried out under the hands and the registration process for the first time, second how the implementation of registration of land rights which uncertified at the Land Office of Kubu Raya Regency. This study used a normative juridical approach and the specifications in this study are descriptive analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that the sale and purchase that occurs under the hand is considered valid as long as there are material conditions that can be fulfilled.Keywords: buying and selling under the hand; registration; affirmation of rightsAbstrakPeralihan hak atas tanah merupakan bentuk dari perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak yang pada dasarnya bertujuan supaya hak tersebut dapat terlepas dari pemilik awal dan menjadi hak dari pihak lain. Namun pada kenyataannya, masih banyak yang melakukan peralihan hak atas tanah dibawah tangan sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah tersebut masih sulit didapatkan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu pertama,  bagaimanakah akibat hukum yang terjadi pada jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan dan proses pendaftarannya untuk pertama kali, kedua bagaimanakah contoh dari implementasi pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan terhadap beberapa tanah tanpa sertifikat di kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi pada penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Berdasarkan dari hasil penelitian maka di dapat hasil jual beli yang terjadi di bawah tangan di anggap tetap sah selama terdapat syarat-syarat materiil yang dapat terpenuhi.Kata kunci: jual beli di bawah tangan; pendaftaran; penegasan hak
Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Karena Overlapping Di Kantor Pertanahan Kota Semarang Annisa Meinar Saraswati; Edith Ratna M.S.
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46050

Abstract

Right of Ownership is the right desired by everyone, because property rights are the highest rights and the strongest rights compared to other land rights. The purpose of this research was to find out the implementation of land ownership certificate cancellation due to overlapping in the Semarang City Land Office, to find out the legal consequences of the cancellation of land ownership certificates due to overlapping, and to find out what the injured party could do to cancel the certificate of rights belongs to the land because of overlapping. Based on the research carried out, it can be seen that the cancellation of the certificate of ownership of land was carried out due to overlapping in the issuance of certificates, namely 2 (two) fields of SHM No. 518 and 519 which were boarded by 3 (three) No. SHMs. 2361, 2362 and 2363 which were later canceled by the State Administrative Decision Number: 049 / G / 2014 / PTUN. Smg. the legal consequences of the cancellation of land title certificates, namely the land ownership certificate disputed in the case will be transferred to the party who wins the case, while those who lose the case must give up their rights.Keywords: Soil; Cancellation of Ownership Certificate; Overlapping AbstrakHaki Miliki adalahi haki yangi diinginkani oleh isetiapi orang, ikarena haki miliki merupakani hak yangi palingi tinggii sertai haki palingi kuati dibandingkani dengani haki atasi tanahi yangiilain. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah iuntuk imengetahui ipelaksanaan ipembatalan sertifikati haki miliki atasi tanahi karenai overlappingi di iKantor iPertanahan iKota iSemarang, untuki mengetahuii akibati hukumi terhadapi adanyai pembatalani sertifikati haki miliki atasiitanah karenaiioverlapping, serta iuntuk imengetahui iyang bisai dilakukani pihaki yangi dirugikani atas pembatalani sertifikati haki miliki atasi tanahi karenai overlapping. Berdasarkan ipenelitian yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa ipembatalan isertifikat haki miliki atasi tanahi dilakukan ikarena adanya ioverlapping dalam penerbitan sertifikat, yaitu 2 (dua) bidang SHM No. 518 dan 519 yang ditumpangi 3 (tiga) SHM No. 2361, 2362 dan 2363 yangi kemudiani dibatalkani olehi Putusani Tata Usahai NegaraiiNomor: 049/G/2014/PTUN.Smg. iakibat ihukum idari ipembatalan isertifikat ihak miliki atasi tanahi yaitui sertifikat ihak milik iatas tanahi yang idisengketakan dalam perkara akan beralihi kepadai pihaki yangiimemenangkan iperkara, sedangkan bagi pihak yang kalah dalam perkara harus melepaskan haknya.Kata Kunci: Tanah; PembatalaniSertifikatiHakiMilik; Overlapping
Akibat Hukum Pemenang Lelang Dan Kesalahan Membuat Akta Risalah Lelang Muhammad Afif Boby Wijaya; Edith Ratna M.S.
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46062

Abstract

The minutes of auction are binding authentic evidence, the legality of an auction document. The purpose of this research is to see and analyze the legal consequences if the auction participants who have been declared winners of the auction do not fulfill their obligations within a predetermined time limit. As well as to find out and analyze the legal consequences if the Class II Auction Officer had an error when compiling the auction minutes deed. The method used in this research is juridical empirical by conducting field studies. This research finds that auction participants who have become auction winners do not fulfill their obligations within the stipulated time limit, there are sanctions imposed on the auction buyers, in accordance with Article 50 paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Finance No. 40 / PMK.07 / 2006. If the Class II Auction Officer has an error when compiling the auction minutes deed, it can be corrected immediately and there is no write-off of any existing mistakes, if it is correct then printing is done..Keywords: Minutes of Auction Deed; Collateral Object; Auction OfficerAbstrakRisalah lelang merupakan bukti otentik yang mengikat, keabsahan suatu dokumen lelang. Tujuan dalam penelitian yakni guna melihat serta menganalisa akibat hukum jika peserta lelang yang sudah dinyatakan menjadi pemenang lelang tak memenuhi kewajiban hingga batas waktu yang sudah ditetapkan. Serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila Pejabat Lelang Kelas II terdapat kesalahan ketika menyusun akta risalah lelang. Metode yang dipakai pada penelitian yakni Yuridis Empiris dengan melakukan studi lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa peserta lelang yang sudah menjadi pemenang lelang tak memenuhi kewajiban hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, terdapatnya sanksi yang dijatuhkan ke pembeli lelang, sesuai dengan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 40 / PMK.07 / 2006. Apabila Pejabat Lelang Kelas II terdapat kesalahan ketika menyusun akta risalah lelang bisa langsung dilakukan perbaikan dan tidak terdapat pencoretan terhadap kekeliruan yang ada, jika telah tepat barulah dilakukan pencetakan.Kata Kunci: Akta Risalah Lelang; Objek Jaminan; Pejabat Lelang
Kealpaan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Erna Erna; Edith Ratna M.S.
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37680

Abstract

AbstractThe granting of dependent rights is a deed made by the land deed official called PPAT concerning the object of dependent rights that are within the working area of PPAT. Deed of granting dependent rights (PPAT) is a deed governing the granting of dependent rights between crediors and debtors concerning debtor’s debt to creditors, the object of guarantee in the form of land, in addition to also can be objects that include or contained on the land. Provision of dependent rights to guarantee the repayment of debtor’s debt to the creditor concerned, in order to be guaranteed repayment. APHT must be done by the dependent rights giver, but for a special situation can be made a deed of power of attorney imposing dependent rights called SKMHT SKMHT deed in addition to ppat is also made by notary public. Failure in the creation of the deed of granting of dependent rihts causes it cannot be registered the right of dependents on land, therefore it is very important the principle of prudence by the land deed official in the making of the deed.keywords: responsibilities; land deed officials; granting of dependent rightsAbstrakPemberian hak tanggungan adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disebut PPAT mengenai objek hak tanggungan yang berada dalam wilayah kerja PPAT. APHT yaitu akta yang mengatur tentang pemberian hak tanggungan antara kreditor dan debitor mengenai hutang debitur kepada kreditor, objek jaminannya berupa tanah, selain itu juga dapat benda-benda yang meliputi atau yang terdapat diatas tanah tersebut. Pemberian Hak Tanggungan untuk menjaminan pelunasan hutang debitor terhadap kreditor yang bersangkutan, agar terjamin pelunasannya. APHT harus dilakukan oleh pemberi hak tanggungan, tetapi untuk suatu keadaan khusus dapat dibuat akta SKMHT. Akta SKMHT selain dibuat PPAT juga dibuat oleh Notaris. Kealpaan dalam pembuatan APHT menyebabkan tidak dapat didaftarkan Hak Tanggungan Atas Tanah, oleh karena itu sangat penting prinsip kehati-hatian oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta.kata kunci: tanggung jawab; pejabat pembuat akta tanah; pemberian hak tanggungan
Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kota Tasikmalaya Muhammad Iqbal Akbar Nugraha; Edith Ratna M.S.
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.35954

Abstract

AbstractThe PPAT and PPATS formations in the city of Tasikmalaya have been fulfilled but the appointment of the head sub-district as PPATS is still being made, with the appointment of the head sub-district as PPATS the head sub-district has additional duties apart from being regional heads as well as PPATS. This study aims to determine the procedures for the appointment of a head sub-district as a temporary PPAT, as well as the obstacles that arise from the appointment of a head sub-district as a temporary PPAT. This research uses normative legal research methods. The results of the research are that in order to be appointed as Temporary PPAT, the sub-district head is obliged to attend education and training organized by the National Land Agency of the Republic of Indonesia, which can be implemented in collaboration with professional organizations for Land Deed Making Officials. The obstacle is that the sub-district head carries out the main and additional duties as regional head as well as the Temporary PPAT, so that in carrying out his duties the PPAT deed is not optimal.keywords: temporary land deed-making; head sub-districtAbstrakFormasi PPAT dan PPATS di wilayah kota tasikmalaya sudah terpenuhi namun penunjukan camat sebagai PPATS masih dilakukan, dengan ditunjuknya camat sebagai PPATS camat memiliki tugas tambahan selain sebagai kepala wilayah juga sebagai PPATS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara penunjukan camat sebagai PPAT Sementara, serta kendala yang timbul dari penunjukan camat sebagai PPAT Sementara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk dapat ditunjuk menjadi PPAT Sementara, maka camat wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan organisasi profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kendalanya adalah camat mengemban tugas pokok dan tugas tambahan sebagai kepala wilayah serta PPAT Sementara, sehingga dalam menjalankan tugasnya membuat akta PPAT tidak maksimal.kata kunci : pejabat pembuat akta tanah sementara; camat
Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan Melalui Proses Mediasi Dinda Ayu Putri Septiani; Edith Ratna M.S.
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46052

Abstract

The Land Office does not only handle or produce certificates but also plays a role in mediation for land dispute resolution. However, the existing rules in regulations with practice in the field often experience disharmony, which hinders mediation. The purpose of writing this journal, among others, is to find out the procedures for the implementation of mediation carried out by the National Land Agency in resolving disputes based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs regarding Land Case Settlement, this is to find out obstacles that can hinder the implementation of mediation carried out by the National Land Agency in resolving land disputes. The discussion results on writing this journal indicate that the implementation of mediation in resolving land disputes by BPN is said to be successful if the mediation results reach an agreement between the parties. There are obstacles in the implementation of land mediation carried out by BPN. These obstacles can be caused by the parties or by the mediator. Meanwhile, the land dispute mediation conducted by BPN has not all been in accordance with procedures, and there are obstacles in its implementation.Keywords: Non-litigation settlement; Mediation; Land Dispute.AbstrakKantor Pertanahan tidak hanya sekedar menangani atau membuat sertifikat tetapi berperan juga dalam hal mediasi untuk penyelesaian sengketa tanah. Namun aturan yang ada didalam regulasi dengan praktik di lapangan sering mengalami disharmonisasi yang menghambat mediasi. Tujuan penulisan Jurnal ini antara lain untuk mengetahui tata pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Badan pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, hal ini untuk mengetahui kendala yang dapat menghambat pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaiang sengketa tanah. Hasil dari pembahasan penulisan jurnal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan oleh BPN dikatakan berhasil jika hasil mediasi mencapai kata sepakat diantara para pihak. Terdapat kendala dalam pelaksanaan mediasi pertanahan yang dilakukan oleh BPN, kendala tersebut bisa disebabkan oleh para pihak ataupun dari mediator. Sementara itu pelaksanaan mediasi sengketa tanah yang dilakukan oleh BPN belum semua sesuai dengan prosedur dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya.Kata Kunci : Penyelesaian Non-Litigasi; Mediasi; Sengketa Tanah.
Co-Authors Annisa Meinar Saraswati Annisa Putri Aprilia Dinda Ayu Putri Septiani Erna Erna Muhammad Afif Boby Wijaya Muhammad Aldi Al-Himni Muhammad Iqbal Akbar Nugraha Tri Noviyanti