Garuda - Garba Rujukan Digital

Tanggung Jawab Instansi Atas Kerugian Immateril Terhadap Wiraswasta Akibat Adanya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Amira Karana Sharira Yuan; Widhi Handoko
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37140

AbstractLand acquisition for public interest carried out by the government must be accountable to the parties that have been harmed, the responsibility is in the form of compensation for material and immaterial losses. The research method used by this journal is normative research. The results of the discussion of this journal are the government's responsibility in terms of land acquisition for the public interest of entrepreneurs, namely in the form of material compensation and immaterial damages based on Law Number 2 of 2012, Indonesian Assessment Standards (SPI) Number 204 of 2018 and other regulations as well as 6 (six) principles of land acquisition. The conclusion from the discussion of this journal is that in reality the government's responsibility for entrepreneurs in land acquisition for the public interest is only in the form of material compensation while non-physical or immaterial compensation has not been implemented, besides Law Number 2 of 2012 does not explicitly regulate immaterial compensation .Keywords: land acquisition; responsible; compensationAbstrakPengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah harus bertanggung jawab kepada para pihak yang telah dirugikan, tanggung jawab berupa penggantian kerugian secara materiil dan immaterial. Metode penelitian yang digunakan oleh jurnal ini yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap wiraswasta yaitu berupa ganti rugi secara materiil dam immaterial yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Standar Penilaian Indonesia (SPI) Nomor 204 Tahun 2018 dan peraturan lainnya serta 6 (enam) prinsip pengadaan tanah. Kesimpulan dari pembahasan jurnal ini bahwa pada kenyataannya tanggung jawab pemerintah terhadap wiraswasta dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya berbentuk ganti rugi secara materiil sedangkan non fisik atau immaterial belum dilaksanakan, selain itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak mengatur secara tegas mengenai ganti rugi immaterial.Kata Kunci: pengadaan tanah; tanggung jawab; ganti rugi

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Arif Indiarto Puspoyudo; Widhi Handoko
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36548

AbstractThe Official for Making land Deeds (PPAT) must be responsible for carrying out its authority and obligations, one of which is when making the Deed of Granting Mortgage Rights (APHT). The purpose of writing this journal is to determine the responsibility of PPAT in the implementation of making APHT and to find out the obstacles that hinder the implementation of making APHT. The research method used is normative research. The results of this journal's discussion are the PPAT's responsibility in making APHT starting from the document checking stage by PPAT being responsible for the authenticity and validity of the documents. PPAT is also responsible for the APHT registration process at the land Office up to the submission of APHT to creditors. Obstacles that often occur are parties who take a long time to collect documents or exceed the time limit, checking the land title certificate at the land Office which is considered too long, writing errors in the deed, and delays in registering APHT. The conclusion of this journal is that the PPAT accountability starts from the initial registration to the submission of the APHT and there are obstacles that hinder and often occur in making APHT.Keywords: PPAT; deed of mortgage granting; accountabilityAbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya salah satunya pada saat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui pertanggung jawaban PPAT dalam Pelaksanaan pembuatan APHT dan mengetahui kendala yang menghambat pelaksanaan pembuatan APHT. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini yaitu pertanggungjawaban PPAT dalam pembuatan APHT mulai dari tahap pengecekan dokumen oleh PPAT bertanggungjawab atas keaslian dan keabsahan dokumen. PPAT juga bertanggungjawab dalam proses pendaftaran APHT di Kantor Pertanahan sampai dengan penyerahan APHT kepada kreditur. Kendala yang sering terjadi adalah para pihak yang membutuhkan waktu lama dalam pengumpulan dokumen atau melebihi batas waktu, pengecekan sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan yang dibilang terlalu lama, kesalahan penulisan dalam akta, dan keterlambatan dalam pendaftaran APHT. Kesimpulan dari jurnal ini bahwa pertanggungjawaban PPAT dimulain dari awal pendaftaran sampai dengan penyerahan APHT dan terdapat kendala yang menghambat dan sering terjadi dalam pembuatan APHT.Kata Kunci: PPAT; akta pemberian hak tanggungan; pertanggungjawaban

Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Korektif Kepada Mitra Usaha Lainnya Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas Muhammad Kasanda; Widhi Handoko
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46045

The article entitled, "legal protection with corrective justice to other bussiness partners in a merger of limited liability companies", will disscuss: how is regulation of legal protection to other bussiness partners in a merger of limited liability companies. The results of this research are first : regulation of legal protection to other bussiness partners in a merger of limited liability companies has been regulated in limited liability companies law which has provided protectiob to other business partners, as well as in the implementing regulation which can be distinguished into structural protection, financial with silent majority and super majority systems, and protection with the localization systems. Second: the merger of limited liability companies gives corrective legal protection for other bussiness partners by applying the principle of appraisal rights, as form of the protection for weak parties in a merger. So the corrective justice is in charge to rebuilding the equality. Third: the concept of legal protection to other bussiness partners in a merger of limited liability companies based on corrective justice in the future is to apply, justice, tranparency, accountability, responsibility.Keywords: Limited Liability Company; Business Partners; Merged Limited Liability CompanyAbstrakArtikel ini berjudul, “Perlindungan Hukum yang Berkeadilan Korektif terhadap Mitra usaha lainnya dalam Penggabungan Perseroan Terbatas” ini akan membahas mengenai: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian preskriptif, penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian terkait dengan jawaban dari permasalahan di atas adalah pertama : Pengaturan perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dimana telah memberikan perlindungan kepada mitra usaha lainnya, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya, yang dapat dibedakan ke dalam perlindungan secara structural, financial dengan sistem silent majority dan super majority, serta perlindungan dengan sistem lokalisasi. Kedua : Penggabungan perseroaan terbatas memberikan perlindungan hukum korektif bagi mitra usaha lainnya dengan menerapkan prinsip appraisal rights, sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada pihak yang lemah dalam merger. Sehingga keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Ketiga : Konsep perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan perseroan terbatas yang berbasis keadilan hukum korektif di masa yang akan datang yaitu dengan menerapkan Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas.Kata kunci : Perseroan Terbatas; Mitra Usaha; Penggabungan Perseroan Terbatas

Legalitas Kedudukan Kontrak Sewa Kandungan Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia Rizky Ariesandhy Kurnia Prastiono; Widhi Handoko
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36949

AbstractThe phenomenon of the presence of a surrogate mother in the midst of a husband and wife who longs for a descendant has become widespread in Indonesia. Many married pasangans who are biologically unable to produce children are willing to take this step. This study aims to examine the legality aspect of the Substitute Mother phenomenon from the perspective of civil law. This research was conducted with a normative juridical method. In relation to the surrogate mother, this creates a problem because Indonesia does not yet have a valid fundamental law on how to do it, and it is permissible or not. However, even though there are no rules regarding the establishment of surrogate mothers in the Indonesian law, there are several positive laws that may touch on the surrogate mother contract, namely the Civil Code, Law No. 36 of 2009 on health, and regulations. in Islamic Law. However, on the other hand, the legality of the procedure is still questionable because it involves the rights of the children born in the agreement. The indications of thought in children's rights have become one of the debates in the community. Indonesia does not have a specific regulation regarding surrogacy in civil law because it is related to contracts/ consensus, civil law generally regulates it, but there are several laws that can be used as role models so that this uterine rental contract does not escape legal bondage.Keywords: legality; surrogate mother; civil lawAbstrakFenomena hadirnya Ibu Pengganti di tengah-tengah sepasang suami isteri yang mendambakan seorang keturunan menjadi marak di Indonesia. Banyak pasangan suami isteri yang secara biologis tidak mampu mendapatkan keturunan, rela menempuh Langkah ini. Penelitian ini hendak meneliti tentang aspek legalitas dari fenomena Ibu Pengganti ini dari persepektik hukum perdata. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative. Dalam kaitannya dengan Ibu Pengganti ini menimbulkan masalah yang disebabkan karena di Indonesia belum memiliki hukum fundamental yang sah tentang cara melakukannya, dan boleh atau tidak. Namun meski demikian, meski tidak ada aturan tentang pendirian ibu pengganti dalam Undang-Undang Indonesia, ada beberapa hukum positif yang mungkin menyinggung perihal kontrak ibu pengganti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan dan Regulasi dalam Hukum Islam. Namun di sisi lain, prosedur tersebut masih dipermasalahkan kehalalannya karena menyangkut hak buah hati yang dilahirkan dalam pemufakatan tersebut.Indikasi pengikiran dalam hak buah hati menjadi salah satu perdebatan dalam kalangan masyarakat.Indonesia tiada ada mengatur secara spesifik mengenai surogasi dalam hukum perdata karena terkait kontrak/pemufakatan,hukum perdatalah yang secara umum mengaturnya,namun ada beberapa undang-undang yang bisa dijadikan panutan agar kontrak sewa rahim ini tidaklah lolos dari jeratan hukum.Kata kunci: legalitas; kontrak sewa kandungan; hukum perdata

Perlindungan Hukum Merek Terkenal Yang Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 206/G/2020/PTUN.JKT) Bayu Saputra; Widhi Handoko
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.41238

AbstractProtection for well-known brand owners aims to protect the exclusive rights owned by well-known brand owners, by the provisions in Article 20 of 2016 concerning marks and applications. “The registration of a mark against a well-known mark owner to imitate, plagiarize, or following the mark of another party for the sake of his business creates conditions of unfair business competition, deceives, or misleads consumers to become the basis for the trademark office to reject the application for trademark registration” as stated in Article 21 paragraph (3) Law Number 20 of 2016, including for the reputation of famous brands by making a brand that resembles a well-known brand, the act of bad faith was carried out by PT. Golden Surya Jaya in registering the brand “GSJ Premiere Battery NX 110-5L 12V 80Ah” whose property has similarities with PT. GS Yuasa Corporation with the brand “GS Premium NS 60LS Battery”. In Article 21 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning equality in principle. Therefore, this paper aims to determine the legal protection of the owner of a well-known mark, based on the judge's consideration in determining his legal action.Keywords: legal protection; brand; registrationAbstrakPerlindungan terhadap pemilik merek terkenal pada dasarnya bertujuan untuk menyerahkan perlindungan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek terkenal, sesuai dengan ketetapan Pasal 20 Tahun 2016 tentang merek dan permohonan. Pendaftaran merek terhadap pemilik merek terkenal yang bertujuan untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen menjadi dasar bagi perusahaan pemilik merek untuk menolak permohonan pendaftaran merek yang tercantum Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, diantaranya untuk nama baik merek terkenal dengan cara membuat suatu merek yang menyerupai merek terkenal, tindakan iktikad tidak baik dilaksanakan oleh PT. Golden Surya Jaya dalam mendaftarkan merek “GSJ Premiere Battery NX 110-5L 12V 80Ah” yang miliknya mempunyai kesamaan dengan PT. GS Yuasa Corporation dengan merek “Aki GS Premium NS 60LS”. Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang kesamaan pada intinya. Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal, atas dasar pertimbangan hakim dalam menentukan tindakan hukumnya.Kata kunci: perlindungan hukum; merek; pendaftaran

Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal Supriyadi Supriyadi; Widhi Handoko
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.39498

Abstract A Notary as a formal official helps the community by providing public services for the community, especially in making authentic deeds. The purpose of the research is an analysis of the juridical review of the Notary profession as a formal official and the role of the Notary profession in creating legal certainty in the provision of public services based on the UUJN-P. This research is a type of normative legal research, namely research that refers to the legislation in force in Indonesia. The legal materials used are collections from a literature study. A person who works as a Notary is called a formal official because his appointment is appointed by an authorized official. Notaries are not government employees who are paid and compensated by the government, but get their salaries from clients who use their services. Notaries have a heavy responsibility, because in providing legal services to the community, especially in the field of civil law, Notaries are required to be able to provide legal certainty that is legally guaranteed in every authentic deed making.Keywords: Legal Certainty; Formal Officials; Notary Profession Abstrak Seorang Notaris selaku pejabat formal membantu masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan publik untuk masyarakat khususnya dalam pembuatan akta otentik. Tujuan penelitian yaitu analisis tinjauan yuridis terhadap profesi Notaris selaku pejabat formal dan peran profesi Notaris dalam menciptakan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan publik berdasarkan UUJN-P. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan dari sebuah studi kepustakaan. Seorang yang berprofesi sebagai Notaris disebut sebagai pejabat formal karena pengangkatannya ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Notaris bukanlah pegawai pemerintah yang digaji dan mendapat kompensasi dari pemerintah, melainkan mendapatkan gajinya dari klien yang menggunakan jasanya. Notaris memiliki tanggung jawab berat, karena dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata, Notaris dituntut untuk dapat memberikan kepastian hukum yang terjamin secara sah dalam setiap pembuatan akta otentik. Kata Kunci : Kepastian Hukum; Pejabat Formal; Profesi Notaris

Analisis Yuridis Permasalahan Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris/PPAT (Analisis Terhadap Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/Pn.Smg) Sesaria Arimbi; Widhi Handoko
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46047

The legal action of making a sale and purchase deed (AJB) must meet the requirements in the form of a photocopy of the family card, identity card, land and building tax, certificate, marriage certificate and husband and wife approval. Such conditions must be fulfilled in order for a deed to be authentic. Decision Number 210/Pid.B/2018/PN.Smg did not fulfill the presence of Tumiyem and her husband as the party entitled to the land and gave signatures in the making of the AJB made by Notary/PPAT SUGIHARTO. This research used socio-legal method by examining in depth various facts for problem solving in this research. The research specification used is descriptive analytical, data and facts obtained, then described descriptively and systematically. The data used are primary and secondary data. The absence of the parties and the not reading the deed by the Notary / PPAT in the drafting of the AJB resulted in the deed losing its authenticity and could become the basis for the claim of the injured party because there is no guarantee of legal certainty of the party entitled to the land.Keywords : authentic; deed of sale and purchase; loss.AbstrakPerbuatan hukum pembuatan akta jual beli (AJB) harus memenuhi syarat-syarat berupa foto copy KTP, KK, PBB, sertifikat, Surat Nikah dan persetujuan Suami Istri. Syarat-syarat demikian harus dipenuhi agar suatu akta dinyatakan otentik. Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN.Smg ini tidak memenuhi kehadiran Tumiyem dan suaminya selaku pihak yang berhak atas tanah dan memberikan tanda tangan dalam pembuatan AJB yang dibuat oleh Notaris/PPAT SUGIHARTO.. Jenis penelitian menggunakan Socio legal research dengan cara memeriksa secara mendalam berbagai fakta untuk pemecahan masalah dalam tesis ini. Spesifikasi penelitian yang dipakai ialah deskriptif analitis, data dan fakta-fakta yang diperoleh, kemudian diuraikan secara deskriptif dan tersistematis. Adapun data yang digunakan yakni data primer, dan data sekunder.Ketidakhadiran pihak dan tidak dibacakannya akta oleh Notaris/PPAT dalam pembuatan AJB mengakibatkan akta kehilangan sifat otentiknya dan bisa saja menjadi dasar gugatan pihak yang dirugikan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum pihak yang berhak atas tanah itu.Kata kunci : otentik; akta jual beli; kerugian.

Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Haydar Khakim; Widhi Handoko
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46053

One embodiment of ideas that have economic values and rights that need protection is Industrial Design. Industrial designs are not only regulated by developing countries like Indonesia, but also developed countries such as South Korea. It is hoped that the regulation of industrial designs in South Korea can be used as a reference for Indonesia in reforming the law on intellectual property rights in the field of industrial design in the future. This article uses the normative yuidic method, namely research on positive legal principles in legislation by using a statutory approach, concepts, and comparisons using secondary data sources. The research results of this article include: First, the policy of protecting the law on industrial design in Indonesia is currently still regulated in the UUDI (still valid for 20 years). Second, the intellectual property rights law policy in protecting industrial designs from the perspective of legal reform in the future is expected to make regulations in South Korea a comparison. Key words: industrial design regulations; indonesia; south korea; legal reform.AbstrakSalah satu perwujudan ide yang memiliki nilai dan hak ekonomi yang membutuhkan perlindungan adalah Desain Industri. Desain Industri tidak hanya diatur oleh Negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga Negara Maju seperti Korea Selatan. Pengaturan Desain Industri di Negara Korea Selatan diharapkan dapat dijadikan acuan Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum Hak Kekayaan Intelektual bidang Desain Insustri di periode yang akan datang. Artikel ini menggunakan metode yuidis normatif yaitu penelitian terhadap asas hukum positif dalam perundang-undangan sengan mengunakan pendekatan undang-undang, konsep, dan perbandingan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian dari artikel ini meliputi: Pertama, kebijakan perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia saat ini masih diatur dalam UUDI (masih berlaku sejak 20 tahun lamanya). Kedua, kebijakan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam perlindungan Desain Industri dalam perspektif pembaharuan hukum di masa yang akan datang diharapkan menjadikan aturan di Korea Selatan sebagai bahan pembanding.Kata kunci: pengaturan desain industri; indonesia; korea selatan; pembaharuan hukum.

Rasio Legis Perbuatan Tercela Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah Mohammad Asadullah Hasan Al Asy'arie; Widhi Handoko
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.41412

AbstractLand Deed Making Official (referred as PPAT) is a public official who is given the authority to make authentic deeds regarding certain legal actions, land rights or property rights to flat units. PPAT can be given sanctions, if in carrying out its obligations it is not based on the position regulations. One of the sanctions is temporary dismissal from his position if he commits a disgraceful act. There is a vagueness of norms in related regulations, namely disgraceful acts as the basis for dismissing PPAT. The meaning of a disgraceful act is not explained in the relevant regulations, so it cannot provide legal certainty for PPAT. This research was conducted aiming to get the ideal formulation of the regulation of disgraceful acts. The research method is normative juridical. The results show that the meaning of disgraceful acts is based on the norms that live in society. Disgraceful acts that have been proven are considered to degrade the dignity of the PPAT profession so that temporary suspension can be imposed as a sanction. The ideal formulation of a disgraceful act must be determined through a clear and unambiguous formulation, so as to provide legal certainty for PPAT in carrying out their positions.Keywords: temporary dismissal; ppat; disgraceful deedsAbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah (yang berikutnya dinamakan PPAT) ialah pejabat umum yang diberi wewenang dalam membuat sejumlah akta otentik terkait perbuatan hukum tertentu terkait hak atas tanah ataupun hak milik terhadap satuan rumah susun. PPAT bisa diberikan sanksi, bila dalam menjalankan kewajibannya tidak berdasarkan peraturan jabatan. Salah satu sanksinya adalah pemberhentian sementara dari jabatannya bila melakukan perbuatan tercela. Terdapat kekaburan norma dalam peraturan terkait, yakni perbuatan tercela sebagai dasar pemberhentian PPAT. Makna perbuatan tercela tidak dijelaskan dalam peraturan terkait, sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap PPAT. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan rumusan ideal pengaturan perbuatan tercela. Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis ialah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa makna perbuatan tercela didasarkan pada norma yang hidup di masyarakat. Perbuatan tercela yang telah terbukti, dianggap merendahkan martabat profesi PPAT sehingga dapat diberlakukan pemberhentian sementara sebagai sanksinya. Rumusan ideal mengenai perbuatan tercela harus ditetapkan melalui rumusan yang jelas dan tidak kabur, sehingga memberikan kepastian hukum bagi PPAT dalam melaksanakan jabatannya.Kata kunci: pemberhentian sementara; ppat; perbuatan tercela

Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris Freny Zulvyanita; Widhi Handoko
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.42380

AbstractThe scope of customary law, one of which includes customary inheritance law, of course the settlement is different from civil law and Islamic law. The division of customary inheritance, especially the object of inheritance, often causes disputes between parties due to different customary provisions regarding the portion of the distribution between heirs, making one party feel that they do not get justice. The writing of this article uses a normative juridical method, namely the existence of the law is assumed to be law in books that are used as guidelines by humans in daily behavior. The results of this study are First, disputes that occur in the distribution of customary inheritance are derived from internal conflicts between heirs, in addition the role of a notary in resolving inheritance issues is experiencing problems because the local community is accustomed to resolving inheritance issues to traditional elders. Second, the real role of the notary is to provide legal socialization regarding customary law to local residents, besides helping in making authentic deeds regarding inheritance distribution agreements.Keywords: division of inheritance; adat law; notaryAbstrakRuang lingkup hukum adat salah satunya melingkupi hukum waris adat yang penyelesaiannya berbeda dengan hukum perdata maupun hukum Islam. Pembagian waris adat khususnya tanah obyek warisnya, seringkali menimbulkan perselisihan antar pihak dikarenakan ketentuan adat yang berbeda mengenai porsi pembagian antar para ahli waris, membuat salah satu pihak merasa tidak mendapatkan keadilan. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu keberadaan hukum diasumsikan sebagai law in books yang digunakan sebagai pedoman oleh manusia dalam berperilaku sehari-hari. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, perselisihan yang terjadi didalam pembagian waris adat adalah berasal dari konflik internal sesame ahli waris, disamping itu peran notaris didalam menyelesaikan persoalan waris ini mengalami kendala karena masyarakat setempat terbiasa menyelesaikan persoalan waris kepada Tetua Adat. Kedua, peran notaris secara nyata adalah memberikan sosialiasai hukum mengenai hukum adat kepada warga setempat, selain itu membantu didalam pembuatan akta autentik mengenai kesepakatan pembagian waris. Kata kunci: pembagian waris; hukum adat; notaris

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search