Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Rinandu Kusumajaya Ningrum
Universitas Trisakti
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ITSBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN YANG BELUM DICATATKAN Rinandu Kusumajaya Ningrum
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v6i1.16664

Abstract

Itsbat Nikah merupakan upaya untuk mengesahkan suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan secara syariat agama namun belum dicatatkan atau sudah dicatatkan tetapi bukti pencatatannya hilang atau musnah. Dengan pencatatan perkawinan tersebut maka mereka akan mendapatkan bukti yang kuat tentang perkawinan yang telah dilangsungkan. Pembahasan dalam tulisan ini adalah mengenai persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam pengajuan Itsbat nikah dan bagaimana prosedur pengajuan Itsbat nikah. Sifatnya penelitian ini adalah deskriptif analitis melalui metode pendekatan yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan Itsbat Nikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan Itsbat nikah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4). Penetapan Itsbat Nikah akan dikabulkan oleh hakim pengadilan agama manakala terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Dengan dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah maka perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama dapat dimintakan dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KUA kecamatan yang mewilayahinya dengan membawa salinan penetapan untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah.
ITSBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN YANG BELUM DICATATKAN Rinandu Kusumajaya Ningrum
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/hpph.v6i1.16664

Abstract

Itsbat Nikah merupakan upaya untuk mengesahkan suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan secara syariat agama namun belum dicatatkan atau sudah dicatatkan tetapi bukti pencatatannya hilang atau musnah. Dengan pencatatan perkawinan tersebut maka mereka akan mendapatkan bukti yang kuat tentang perkawinan yang telah dilangsungkan. Pembahasan dalam tulisan ini adalah mengenai persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam pengajuan Itsbat nikah dan bagaimana prosedur pengajuan Itsbat nikah. Sifatnya penelitian ini adalah deskriptif analitis melalui metode pendekatan yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan Itsbat Nikah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan Itsbat nikah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4). Penetapan Itsbat Nikah akan dikabulkan oleh hakim pengadilan agama manakala terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Dengan dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah maka perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama dapat dimintakan dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KUA kecamatan yang mewilayahinya dengan membawa salinan penetapan untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah.
Comparative Constitutional Law: A Literature Study on Systems of Government, Elections, and Parliament in the United Kingdom and America with Indonesia Eko Primananda; Masri Rumita Br Sibuea; Rinandu Kusumajaya Ningrum
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 4 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i4.3493

Abstract

Abstract: Each country has a distinct constitutional legal system influenced by its history, culture, politics, and social conditions. Governance systems, elections, and parliaments play a role in shaping the stability and effectiveness of a country's government. This study aims to analyze and compare various aspects of constitutional law in several countries with systems different from Indonesia's. The research employs a qualitative literature study method. The findings indicate that constitutional legal systems across countries reflect diverse values, traditions, and political needs shaped by their respective social, cultural, and historical contexts. Indonesia's electoral system, parliamentary structure, and mechanisms of checks and balances provide an inclusive model but often result in complex decision-making processes. Efforts to strengthen the constitutional legal system are expected to ensure the sustainability of democracy and social justice for all Indonesian citizens.
Co-Authors Eko Primananda Masri Rumita Br Sibuea