Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna dalam Perencanaan Pengembangan dan Penataan Kawasan Perkotaan Vivid Rahmadani; Syamsul Alam; Waode Srijuna Ramayana
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 2, No 2 (2022): Edisi November
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam perencanaan pengembangan dan penataan kawasan perkotaan di Kabupaten Muna. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Informasi penelitian terdiri dari aparat di instansi tersebut dan warga masyarakat yang ditentukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam bentuk pelayanan yang meliputi penyediaan tempat sampah serta pengadaan dan peningkatan distribusi air sudah berjalan dengan baik, dan dalam pemberdayaan lingkungan pemerintah juga sudah berupaya dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) dengan melakukan penghijauan di kawasan perkotaan, namun dalam pembangunan pemerintah masih kurang efektif untuk menunjang berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Faktor yang menghambat perencanaan pembangunan di kawasan perkotaan meliputi kepadatan penduduk, sosial budaya, sosial ekonomi, pendanaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat.Kata kunci : Perencanaan, Kota, Pembangunan, Tata Ruang.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Waturambaha, Lasolo Kepulauan, Konawe Utara Juriani Juriani; Asriani Asriani; Wa Ode Srijuna Ramayana
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 2 (2021): Edisi November
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara dan faktor yang menghambat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Waturambaha Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Informan penelitian berjumlah enam orang terdiri dari kepala desa, ketua bumdes, bendahara bumdes, dan pelaku nasabah yang ditentukan secara purpose. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa (Bumdes) yang meliputi Usaha simpan pinjam, Usaha Nelayan, Usaha sembako tidak berjalan dengan baik. Pengelolaan Bumdes ini masih banyak kekurangan dimana dari pihak pengelola itu sendiri dan dari pihak nasabah. Kata kunci : Pemberdayaan, Bumdes, Waturambaha, Ekonomi Masyarakat

Efektivitas E-Government Sistem Informasi Manajemen Data Kepegawaian Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari Fadrisal Ainun Hidayat; Asriani Asriani; Wa Ode Srijuna Ramayana
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 1 (2021): Edisi Juli
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas E-government SIMANTAP yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Kendari. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif jenis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas e-government SIMANTAP terhadap pelayanan pada BKPSDM Kota Kendari belum efektif dikarenakan terdapat dua dari empat indikator yaitu produksi, kepuasan, kelangsungan hidup yang belum terpenuhi. Kata kunci : Efektivitas, Pelayanan, e-government, SIMANTAP

Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Muna Junian Febriani; Akhyar Abdullah; Waode Srijuna Ramayana
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 3, No 1 (2023): Edisi Juli
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/pamarenda.v3i1.31249

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui memahami, dan menganalisis secara mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Muna. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini sebanyak enam orang. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Muna dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Muna belum efektif sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ketepatan sasaran program, tujuan program, dan pemantauan program yang belum sepenuhnya tercapai. Sehingga berdampak pada pembinaan UMKM di Kabupaten Muna. Kata kunci : Efektivitas, Pemberdayaan, Pengembangan, UMKM.

Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari Pengembangan Objek Wisata Kebun Raya Kendari M Taufik; Asriani Asriani; Wd. Srijuna Ramayana
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol. 4 No. 1 (2024): Edisi Juli
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/pamarenda.v4i1.10

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah pada objek wisata tersebut dan bagaimana pengembangan objek wisata Kebun Raya Kendari. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pemerintah pada objek wisata Kebun Raya Kendari belum maksimal karena dari 3 (tiga) indikator ada 1 (satu) indikator yang belum memadai, seperti fasilitator, akses jalan menuju objek wisata yang belum memadai dan jaringan telekomunikasi. Serta upaya pengembangan objek wisata Kebun Raya Kendari juga belum maksimal dilihat dari 3 (tiga) indikator yang belum maksimal, aksesibilitas, jalan menuju kebun raya Kendari masih kurang baik dan layanan transportasi umum belum tersedia. Atraksi, Objek wisata kebun raya Kendari belum maksimal, pengunjung merasa jenuh dan bosan dengan pemandangan alam yang tersedia tanpa ada “polesan” untuk memuaskan pengunjung karena minimnya fasilitas wahana bermain. Amenitas, Objek wisata kebun raya Kendari memiliki fasilitas yang kurang memadai seperti perlunya di adakan warung makan dan toko souvenir khas kebun raya Kendari sehingga mampu menarik wisatawan.

Implementasi Absensi Online Terhadap Peningkatan Disiplin Kerja di Sektor Publik : Studi Badan Keuangan Daerah Konawe Selatan Yesi Riski Sukmawati; Muh Nasir; Wd. Srijuna Ramayana
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol. 4 No. 2 (2024): Edisi November
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/pamarenda.v4i2.40

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi absensi online dalam meningkatkan disiplin kerja aparatur sipil Negara pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Metode wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi absensi online dari variabel implementasi dikatakan belum berjalan dengan baik karena masih ada beberapa indikator yang masih lemah, yaitu pada indikator Sumber daya dinilai masih kurang cukup efektif karena pada sarana dan prasarananya masih ada kekurangan seperti pada aplikasi absensi online yang masih sering mengalami eror. Indikator disposisi dianggap belum stabil dikarenakan aplikasi ini masih rentan terhadap rujukan seperti titip absen, aplikasi ini juga diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut agar dapat memantau lokasi karyawan dikantor setelah absen kehadiran. Dan indikator Struktur birokrasi belum berjalan cukup efektif dikarenakan belum sesuai dengan SOP yang ada. Sedangkan pada variabel disiplin,indikator yang masih dianggap lemah yaitu pada indikator balas jasa dikarenakan pada penerapan absensi online jika ada pegawai ASN yang datang terlambat tetap masuk hadir pada absensi manual sehingga pada pemberian balas jasa tetap diberi 100%. Sanksi hukuman yang belum cukup tegas untuk pegawai yang sudah datang terlambat tetapi masih diberi keterangan hadir diabsensi manual.

Strategi Ombudsman RI dalam Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Studi Pada Kantor Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara Milda Ariyanti; Muh. Amir; Wa Ode Srijuna Ramayana
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 3 No. 3: Maret 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v3i3.3181

This study aims to determine how the ombudsman RI strategy in preventing maladministration of public service delivery and how to prevent maladministration of public service delivery. The method used in this research is descriptive qualitative research with data collection through observation, interviews, and documentation. The strategy of the ombudsman of Southeast Sulawesi representatives in preventing maladministration of public service delivery in general is still not good so that it has not been successful, especially in the goal indicator due to the lack of socialisation to the public about the ombudsman and the coverage of the ombudsman's working area which is far from the community environment in Southeast Sulawesi, then the environment because in environmental indicators both internal and external factors have not succeeded in carrying out the strategy of preventing maladministration in public service delivery in Southeast Sulawesi and in the learning indicator, the ombudsman of Southeast Sulawesi stopped cooperation between ombudsman friends so that this became inefficient due to the lack of quantity of human resources in the Southeast Sulawesi ombudsman office. The Ombudsman of Southeast Sulawesi representatives in preventing maladministration in accordance with the ombudsman regulation of the Republic of Indonesia number 41 of 2019 is still not good and not optimal, especially at the detection stage because it indirectly explains that the initiative to detect and track potential maladministration has not been carried out by the ombudsman of Southeast Sulawesi. Ombudsman sultra has carried out the entire series of prevention stages properly in accordance with applicable ombudsman regulations on procedures for preventing maladministration.

Pergeseran Nilai Etik: Sebuah Refleksi Atas Perilaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Etika Pemerintahan Wa Ode Srijuna Ramayana
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 3 No. 5: Juli 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v3i5.4768

Ethics is a foundation or guideline for human behavior in interacting with other humans. Apart from that, ethics as a standard of values in regulating human behavior is very important to apply in government administration. These ethical values are expressed juridically in the form of a code of conduct that must be adhered to by every state administrator. KPK as one of the state administrators also has a code of conduct that regulates the behavior of each member of the Commission. However, as time went by, there was a shift in the ethical values carried out by the KPK leadership. This research aims to describe the shift in ethical values carried out by the KPK leadership. This research was conducted using library research methods. Based on the analysis carried out, it shows that repeated deviant behavior occurs due to the loss of a culture of shame and a lack of sense of responsibility towards the mandate that is carried out. As a result, this behavior has an impact on organizational performance which tends to become less agile, responsive and less accountable.

Strategi Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Berbasis Digital di Kota Kendari Wa Ode Srijuna Ramayana Ramayan; Wa Limuna
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.367

Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang beralih ke pelayanan berbasis digital melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital ternyata masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan 5 tahapan strategi pemerintah yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan yaitu Tujuan (Purposes), Lingkungan (Environments), Pengarahan (Directions), Tindakan (Actions), dan Pembelajaran (Learning). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasilnya bahwa strategi penerapan aplikasi ini ternyata belum maksimal. Pemahaman pegawai yang terbatas, sumber daya yang terbatas, pengarahan yang tidak terlalu tegas, tindakan yang terbatas, evaluasi sebagai bentuk pembelajaran juga belum dimaksimalkan. Untuk mengatasinya, memerlukan pemahaman yang komprehensif melalui pendidikan dan pelatihan yang ditunjang dengan sumber daya keuangan dan manusia yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai, arahan yang tegas dari pimpinan, sosialisasi di seluruh wilayah dengan berbagai media serta evaluasi rutin guna mengetahui hambatan maupun tantangan dalam prosesnya.

Peran Pemerintah Desa Dalam Meminimalisir Risiko Bencana Alam Di Wilayah Pesisir (Studi Pada Desa Tombawatu) Wa Ode Srijuna Ramayana; L.M.Iradat Salihin; Al Rubayn
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3950

Village governments as the vanguard of regional government should be able to demonstrate the best performance in carrying out government duties and functions. However, the Tombawatu Village Government has not been optimal in carrying out its duties and functions. As a result, there were casualties among the community which could have been anticipated if the village government had played a maximum role in reducing the risk of natural disasters. The problems in this research are analyzed using the concept of roles which are divided into three indicators, namely the role of government as a regulator, the role as a dynamic agent and the role as a facilitator. By using qualitative research methods and data collection techniques through interviews, observation, documentation, and literature studies. The results show that the role of the village government has not been optimal in minimizing disaster risks in Tombawatu Village. The direction and development policies of Tombawatu Village have not identified various internal and external organizational factors and have not been included in village regulations, the village government has not been able to mobilize the community to maintain various facilities that have been attempted by the village government, the formation of a disaster volunteer team has not been supported by the village revenue and expenditure budget. To overcome this, the village government needs to collaborate with universities in formulating development directions and policies, motivating and mobilizing the community to participate in maintaining existing facilities through active community participation in every stage of development, preparing regulations that support development directions and policies based on internal and external factors of the organization.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search