Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

INDIKATOR EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Akta Perdamaian Nomor 04/Pdt.G/2023/PN.Wsb) Luqman Hakim; Nanda Diyan Saputra
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 3 (2023): Maret-April
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.458 KB)

Abstract

Perma Mediasi mengatur terkait dengan upaya mediasi sebelum dilaksanakannya sidang pemeriksaan pokok perkara, kasus sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 04/Pdt.G/2023/PN.Wsb menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena membangun bangunan diatas tanah Para Penggugat tanpa izin. Terhadap sengkata tersebut para pihak diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian dengan cara mediasi sesuai Perma Mediasi yang diharapkan dapat melahirkan kesepakatan perdamaian sebelum dilaksanakan pemeriksaan pokok perkara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif serta menggunakan pendekatan kasus dan Perundang-Undangan. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu para pihak yang bersengketa telah mengimplementasikan teori efektivitas hukum, Perma Mediasi serta asas peradilan cepat, serdehana dan biaya ringan serta mengedepankan iktikad baik dalam upaya perdamaian dengan memaksimalkan upaya mediasi sehingga dapat melahirkan kesepakatan perdamian yang dikuatkan dengan akta perdamaian yang mengikat secara hukum bagi para pihak. Saran dari penulis yaitu perlu dibuat aturan hukum yang mengatur agar hakim mediator dapat berperan aktif untuk mengarahkan para pihak untuk berdamaian agar upaya mediasi tidak hanya bersifat formalitas saja. 
Politik Hukum Insolvency Test Dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia Luqman Hakim; Nanda Diyan Saputra
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 8 (2023): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8383474

Abstract

Legal politics as the basis for legal goals to be achieved in connection with the laws and regulations that have been enacted. Based on the provisions in the Bankruptcy Law, the requirements for a debtor to be declared bankrupt are very simple and easy even though they are actually in a solvent state. The legal consequence of the bankruptcy decision is that the debtor's assets will be placed in general confiscation by the Curator. This study uses a normative method. The result of this research is that the bankruptcy law in Indonesia has not accommodated the insolvency test mechanism as in developed countries. This causes a legal loophole if debtors who do not pay their debts, it is possible that creditors can intimidate the debtor by filing a bankruptcy application in the Commercial Court, even so, debtors who do not want to pay their debts to creditors can also apply for bankruptcy to the Commercial Court to avoid of the obligation to pay its debts.